Digelar di Padang, Konferensi Republik Hasilkan Lima Seruan untuk Pengurus Negara

Konferensi Republik digelar di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Senin (31/8/2026). Forum bertajuk “Menatah Republik Konstitusional Sebenarnya” ini merupakan kelanjutan dari Konferensi Republik di Jogja dan Konsolidasi Nasional di Jakarta.

Konferensi di Jogja sebelumnya menghasilkan tiga tuntutan, yakni mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil, membangun formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, serta menyatukan seluruh kekuatan sipil.

Di Padang, tiga tuntutan tersebut diterjemahkan ke dalam tiga pertanyaan utama, yaitu siapa yang layak memimpin, apakah negara memiliki kapasitas mengurus ekonomi, dan apakah ruang sipil masih diberi tempat untuk hidup.

Forum yang dipimpin Presidium Feri Amsari, Khoirunnisa Nur Agustyati, dan Fadli Ramadhanil itu kemudian menghasilkan lima seruan kepada pengurus negara.

1. Tegakkan mekanisme seleksi kepemimpinan berbasis rekam jejak dan etika, bukan kedekatan dengan kekuasaan.
2. Pulihkan kapasitas negara mengelola ekonomi, bukan sekadar mengganti program setiap kali kekuasaan berpindah tangan.
3. Hentikan perluasan militerisme ke ruang sipil.
4. Hentikan transaksionalisme negatif dalam pemerintahan, dan lindungi mereka yang menolak diam.
5. Jadikan masyarakat sipil pilar kunci penyelenggaraan republik, bukan sekadar peserta ketika diundang.

Sorotan terhadap pengelolaan ekonomi

Ekonom Wijayanto Samirin menilai terdapat jarak antara angka resmi pemerintah dan pengalaman sehari-hari masyarakat. Menurut dia, pemerintah merayakan angka pertumbuhan ekonomi, sementara masyarakat masih menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, pemutusan hubungan kerja, serta kesulitan memperoleh pekerjaan, terutama bagi kelompok usia muda.

Wijayanto menyebut terdapat tiga celah yang membuat jarak tersebut bertahan. Pertama, persoalan statistik. Ia mencontohkan ukuran ketenagakerjaan yang memasukkan orang yang bekerja hanya satu jam dalam sepekan sebagai bekerja, serta pengukuran ketimpangan yang masih menggunakan pengeluaran rumah tangga.

Kedua, agenda ekonomi dinilai terlalu banyak ditentukan pertimbangan politik. Ketiga, terdapat persoalan kapasitas dalam menjalankan program. Menurut dia, masyarakat kini tidak lagi menilai pemerintah dari janji, tetapi dari manfaat kebijakan yang benar-benar mereka terima.

Ia juga menyoroti porsi Transfer ke Daerah yang terus menyusut, sementara banyak daerah masih bergantung pada dana pemerintah pusat untuk membiayai layanan dasar.

“Ada disconnect antara data dan narasi dengan realita. Angka-angka itu dipoles agar kelihatan bagus,” kata Wijayanto dalam keterangan tertulis.

Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi menilai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas nasional. Menurut dia, praktik tersebut kini tidak lagi terpusat seperti pada masa Orde Baru, melainkan menyebar di berbagai titik transaksi, dari proyek besar hingga perizinan.

Ia menilai persoalan semakin berbahaya ketika praktik tersebut dinormalisasi. Selama KKN tidak diputus, produktivitas nasional dinilai akan terus tertinggal dan ketahanan rupiah tetap rapuh karena fondasi utamanya berada pada sektor riil.

Sementara itu, Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan Media Wahyudi Askar menilai keputusan ekonomi pemerintah saat ini kehilangan dasar ilmiah. Ia menyinggung pengalaman The Great Leap Forward di China pada era Mao Zedong sebagai contoh ketika target ekonomi dikejar dengan mengabaikan peringatan para ahli.

Menurut Media, Indonesia memiliki lembaga dengan sumber daya manusia yang kompeten seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, dan bank sentral. Namun, hasil kajian lembaga-lembaga tersebut dinilai belum selalu menjadi dasar pengambilan keputusan.

“Kita tidak butuh pemimpin yang hanya bisa berpidato politik. Harus ada analytical thinking dalam pengambilan keputusan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ruang sipil dan ekonomi ekstraktif

Pakar hukum tata negara Prof. Zainal Arifin Mochtar menilai penyempitan ruang publik membuat kesalahan kebijakan semakin sulit dikoreksi. Ruang publik, menurut dia, menyempit baik secara fisik maupun digital.

Ruang fisik untuk bertemu dan berunding semakin terbatas, sementara ruang digital dipenuhi informasi yang tidak selalu teruji. Pada saat yang sama, hasil penelitian perguruan tinggi yang seharusnya menjadi bahan perdebatan publik juga sulit diakses masyarakat.

“Data dan informasi adalah senjata kita melawan otoritarianisme. Negeri yang otoriter akan membombardir warganya dengan klaim kebenaran tunggal lewat pidato-pidato,” kata Zainal.

Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) Jaleswari Pramodhawardani melihat persoalan tersebut berkaitan dengan berkembangnya ekonomi ekstraktif. Menurut dia, yang tumbuh bukan demokratisasi ekonomi yang memperluas akses warga terhadap sumber daya dan kepemilikan, melainkan ekonomi yang bertumpu pada penguasaan lahan dan pengerukan kekayaan alam.

Ketika masyarakat menolak, kata dia, respons yang muncul kerap menggunakan pendekatan keamanan. Pola tersebut terlihat dalam pengamanan proyek strategis, keterlibatan aparat dalam urusan sipil seperti pangan dan distribusi, serta menyempitnya ruang protes di wilayah pertambangan dan perkebunan.

“Ekonomi ekstraktif dan militerisme hari ini berjalan berpadu, dan yang dikorbankan selalu warga yang paling dekat dengan sumber dayanya,” ujar Jaleswari.

Sekretaris Jenderal Konferensi Republik Yanuar Nugroho menilai akar persoalan terletak pada negara yang lebih banyak membangun proyek daripada kapasitas. Kapasitas tersebut mencakup kemampuan menyusun regulasi, merawat kelembagaan, merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan.

Tanpa kapasitas tersebut, pergantian kekuasaan berisiko selalu diikuti pembubaran dan pembentukan lembaga baru sehingga ketidakpastian kembali diproduksi. Kondisi itu, menurut Yanuar, tidak sejalan dengan kebutuhan dunia usaha terhadap kepastian.

“Pertanyaan tentang ekonomi Indonesia bukan pertama-tama pertanyaan tentang ekonomi, melainkan pertanyaan tentang kepemimpinan. Arah ekonomi mengikuti arah kepemimpinan, dan ketimpangan adalah cermin dari pilihan-pilihan kepemimpinan yang sedang kita buat,” kata Yanuar.

Ketua Umum Konferensi Republik sekaligus Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai persoalan tersebut berawal dari hilangnya standar etika dalam kepemimpinan. Menurut dia, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan otoritas, tetapi juga nilai dan tanggung jawab terhadap kepentingan publik.

“Menjadi pemimpin adalah menjadi pengurus untuk res publica. Oleh sebab milik publik, maka janganlah ia diprivatisasi. Jangan dibaliknamakan menjadi milik privat, milik keluarga, milik kelompok, atau golongan,” ujar Sudirman.

Baca Juga: Pemerintah Dorong DP 0% Motor Listrik Nasional, INDEF: NPL Bisa Membengkak

Menutup forum, Yanuar menyebut tiga sesi Konferensi Republik pada dasarnya bermuara pada persoalan yang sama. Mekanisme memilih pemimpin dinilai bermasalah sehingga kedekatan dengan kekuasaan dapat lebih menentukan daripada kecakapan.

Kepemimpinan yang lahir dari mekanisme tersebut kemudian menghadapi persoalan dalam mengelola ekonomi. Ketika kegagalan tidak dapat dikoreksi, menurut Yanuar, ruang sipil justru berisiko dipersempit dan peran militer diperluas.