APBD Jakarta Naik, Pemprov Beberkan Ke Mana Uangnya Mengalir

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bahwa pemanfaatan APBD 2026 sepenuhnya diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Langkah strategis ini mencakup percepatan penanganan banjir, tata kelola sampah, perluasan transportasi umum, jaminan pangan murah, hingga penguatan perlindungan anak.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, saat mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (03/09).

Dalam rapat tersebut, Uus mengatakan, pihak eksekutif sepakat dengan dorongan legislatif untuk memperketat pengawasan penyerapan anggaran secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target.

“Eksekutif sependapat dengan Fraksi PKS, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Golkar terkait penyerapan belanja daerah. Optimalisasi penyerepan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan program berjalan sesuai jadwal,” Ujar Uus, Kamis (02/09/2026). 

Dalam pengendalian bencana banjir, Pemprov DKI bakal melakukan pemeliharaan pompa, dan pengawasan drainase serta pintu air, dengan menmperkuat pemetaan wilayah prioritas. 

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta akan menggenjot implementasi Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Strategi tersebut meliputi optimalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan TPS3R, peningkatan kapasitas fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Bantargebang dan Rorotan, hingga penindakan hukum tegas bagi TPS dan TPA ilegal.

Di sektor transportasi, Uus menambahkan bahwa rencana penyesuaian tarif Transjakarta ke depan akan dikaji secara mendalam dan hati-hati. Selain itu, jangkauan rute terus diperluas ke wilayah penyangga melalui Transjabodetabek, serta persiapan matang untuk pengoperasian transportasi laut Transjakarta yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027 mendatang.

Baca Juga: Jakarta Ditawari 37 Proyek Investasi Rp 115 Triliun, Pramono Janjikan Cuan

Baca Juga: Tak Kantongi Izin, Gubernur Pramono Anung Segel Lapangan Padel

Baca Juga: Hujan Dadakan Guyur Jakarta, Pramono: Berkali-kali Saya Sampaikan...

Sementara itu, kenaikan alokasi belanja daerah tahun ini turut diarahkan untuk pemenuhan Upah Minimum Provinsi (UMP), penyesuaian harga BBM, serta stabilitas pangan. Saat ini, layanan distribusi pangan bersubsidi telah disebar di 197 titik yang mencakup lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu.

“Di sisi belanja, kenaikan alokasi anggaran antara lain diarahkan untuk pemenuhan UMP, belanja subsidi pangan, dan penyesuaian harga bbm,” Tutur Uus.

Pemprov DKI menekankan bahwa Jaminan kesehatan warga dipastikan aman lewat bertahannya dukungan pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).