Kalau UU Perampasan Aset Sudah Disahkan DPR, Amien Rais: Nomor Satu yang Harus Diperiksa itu Jokowi!

Tokoh reformasi sekaligus mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, kembali melontarkan rentetan kritik tajam terkait 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilainya mangkrak, peringatan bagi Presiden Prabowo Subianto, hingga potensi batalnya posisi Wakil Presiden.

Dalam pernyataannya, Amien Rais secara terbuka menilai bahwa tatanan demokrasi dan keadilan di Indonesia telah diobrak-abrik Jokowi selama satu dekade terakhir.

Sorotan utama Amien tertuju pada mega-proyek IKN yang menurutnya telah menyedot anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah secara sia-sia. Ia mengklaim kawasan tersebut tidak layak huni dan kini beralih fungsi.

"Sekarang lihat IKN Nusantara, berapa ratus triliun habis sia-sia, enggak ada gunanya. Sekarang cuma jadi pusat budaya malam hari atau prostitusi," tuding Amien.

Ia menegaskan bahwa proyek ini sangat dipaksakan dan melihat kondisi geografisnya, IKN tak layak jadi ibu kota.

"Topografi tanahnya bergunung-gunung, air juga sangat sulit karena airnya payau. Saya tanya-tanya ahli, itu tidak bisa didiami," tambahnya, seraya menyindir bahwa pemerintah kini kehabisan dana untuk melakukan perbaikan.

Lebih lanjut, Amien Rais mengirimkan pesan peringatan kepada Prabowo Subianto. Ia mewanti-wanti agar pemerintahannya tidak sekadar mengobral janji dan pidato yang berapi-api tanpa tindakan nyata.

"Prabowo jangan godal-gadul (tidak konsisten). Hanya pidato gebrak-gebrak tapi hasilnya tidak terlihat. Katanya mau kejar koruptor sampai Antartika, tapi nyatanya belum ada koruptor besar yang ditangkap," tegasnya.

Desak Jokowi Jadi Target Utama UU Perampasan Aset

Terkait wacana pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset pada bulan Desember mendatang, Amien menyatakan skeptis. Namun, ia menegaskan satu tuntutan besar jika aturan tersebut benar-benar disahkan oleh DPR.

"Kalau Perampasan Aset disahkan, yang nomor satu harus diperiksa segera adalah Jokowi. Dia punya (harta) ribuan triliun, dari mana?" desaknya.

Di akhir pernyataannya, Amien Rais juga membocorkan komunikasi politiknya dengan pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, terkait dinamika hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya juga mendapatkan pemberitahuan dari Denny Indrayana, kalau bisa nanti di MK (putusannya) bisa cacat. (Kalau itu terjadi), selesai sudah posisi Wapres," tutupnya.