AHY Dituduh Siap Menusuk Prabowo dari Belakang, Demokrat: Jelas-Jelas dalam Pidatonya...

Partai Demokrat membantah anggapan bahwa pihaknya akan menusuk koalisi dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menyusul pidato kontroversial dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra menilai tudingan tersebut tidak sejalan dengan isi pidato politik dari AHY. Menurutnya, ketua partainya itu justru secara terbuka menunjukkan dukungan terhadap kebijakan dan program prioritas pemerintahan Prabowo.

Baca Juga: Soal Kasus Ijazah Jokowi, Ferdinand Hutahaean: Kebutuhan Publik Bukan Soal Dia Difitnah atau Tidak

"Apalagi kalau kemudian dikait-kaitkan dengan soliditas koalisi. Jelas-jelas dalam pidatonya ketum kami menegaskan dukungannya ke kebijakan dan program prioritas dari Presiden Prabowo," kata Herzaky, dikutip Rabu (9/9/2026).

Demokrat mengkritik pihak yang menafsirkan pidato ketumnya sebagai sinyal akan menjadi lawan dari Prabowo di 2029. Herzaky menilai penafsiran tersebut terlalu jauh jika sampai dikaitkan dengan upaya untuk mengganggu soliditas pemerintahan dari Prabowo.

Herzaky justru menunjuk sejumlah bagian pidato ketumnya yang menurutnya memperlihatkan posisi Demokrat. Salah satunya adalah dukungan pihaknya terhadap program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, termasuk sekolah rakyat serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren.

Menurut Herzaky, dukungan tersebut menunjukkan perhatian pihaknya terhadap agenda pemerintahan dari Prabowo. Pihaknya mendukung upaya presiden untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

AHY juga disebut memberikan dukungan terhadap agenda pemerintah dalam mengamankan kekayaan negara, sesuai dengan amanat dari Prabowo.

Demokrat juga jelas dalam persoalan pencegahan penyimpangan dan korupsi. Dukungan itu mencakup penggunaan keuangan negara untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional yang tetap harus berada dalam koridor akuntabilitas.

"Beliau jelas-jelas mendukung upaya presiden mencegah penyimpangan dan korupsi, termasuk penggunaan keuangan negara untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional, yang harus dijaga akuntabilitasnya, agar tidak menjadi sumber kebocoran negara yang baru," katanya Herzaky.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membaca adanya sinyal politik dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia dinilai sudah siap untuk menjadi lawan bagi Prabowo Subianto di Pilpres 2029.

Doli menilai pernyataan politikus itu mengenai kekuasaan yang bukan milik seseorang untuk selamanya tidak hanya dapat dibaca sebagai pesan tentang demokrasi. Menurutnya, cara menyampaikan pernyataan tersebut, termasuk gestur dan posisi politiknya, memberi kesan bahwa politikus itu tengah mempersiapkan diri sebagai salah satu kandidat pada Pilpres 2029.

"Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur dan standing position-nya, dia seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang," ujar Doli.

Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan para pemegang kekuasaan bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu.

AHY menekankan bahwa prinsip tersebut harus menjadi pijakan dalam menjaga demokrasi Indonesia. Karena kekuasaan berasal dari rakyat, hak masyarakat untuk menentukan siapa yang dipilih maupun mencalonkan diri tidak boleh dihalangi.

Baca Juga: Istana Curiga Bencana Alam hingga Karhutla Didalangi Asing, Prabowo Pangkas Besar Anggaran BNPB 2026

"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," kata AHY.