Ratusan Siswa Tumbang Berturut-turut, Komisi IX DPR Sentil BGN Rombak Sistem Dapur MBG

Rentetan kasus dugaan keracunan massal yang menimpa para siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah memicu reaksi keras dari Senayan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, insiden yang terus berulang tidak bisa lagi dianggap sekadar kelalaian kasuistik di satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum tertentu.

"Kalau kasus keracunan terus berulang di berbagai daerah, berarti kita perlu melihat persoalan ini secara fundamental. Jangan hanya melihatnya sebagai kejadian per kejadian, tetapi harus dicari apakah ada kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian keamanan pangan MBG," tegas Edy dalam keterangannya.

Skala persoalan ini dinilai kian mengkhawatirkan. Dalam beberapa hari terakhir, laporan dugaan keracunan hidangan MBG mencuat secara beruntun di Sidoarjo, Agam, Bener Meriah, Tana Toraja, hingga Rembang.

Kasus di Kabupaten Rembang menjadi sorotan tajam. Tercatat sebanyak 777 murid dan guru di SMAN 1 Lasem mengalami gejala dugaan keracunan.

Tak berselang lama, insiden serupa menghantam MAN 2 Rembang yang mengakibatkan sekitar 200 siswa dan tujuh guru mengalami muntah-muntah serta diare usai menyantap menu MBG.

Desak Investigasi dan Sanksi Tegas untuk Dapur SPPG

Merespons krisis ini, Edy meminta BGN tidak hanya bertindak bagai pemadam kebakaran yang baru bergerak setelah korban berjatuhan.

Ia menuntut penerapan standar keamanan (food safety) yang ketat sejak dari hulu ke hilir, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga makanan siap disantap.

Lebih lanjut, Legislator Dapil Jawa Tengah III ini mendesak adanya investigasi menyeluruh di setiap titik kasus.

"Sampel makanan harus diperiksa, proses pengolahan harus ditelusuri. Kita harus tahu titik masalahnya. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan dan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya," ujarnya.

Ia juga merekomendasikan agar SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar operasional, sanitasi, dan keamanan agar dihentikan sementara operasionalnya hingga seluruh perbaikan rampung dilakukan.

Di akhir keterangannya, Edy mengingatkan pemerintah bahwa skala program MBG yang menyasar jutaan perut anak Indonesia menuntut tingkat kehati-hatian tingkat tinggi.

"Keselamatan penerima manfaat harus menjadi syarat utama, bukan menjadi pertimbangan setelah program berjalan. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari seberapa banyak makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari apakah makanan tersebut aman dikonsumsi," pungkas Edy.