Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng perguruan tinggi untuk memperkuat penanganan sampah dari tingkat sumber. Sebanyak 25.000 mahasiswa akan diterjunkan ke masyarakat mulai Oktober 2026 selama tiga bulan untuk mengedukasi sekaligus mendampingi warga dalam memilah dan mengelola sampah.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov Jabar mengurangi beban sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti. Data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencatat program KKN Tematik “Sampah Tuntas” pada 2026 diproyeksikan melibatkan 25.529 mahasiswa dari 90 perguruan tinggi swasta di 56 kecamatan pada lima kabupaten/kota. Kegiatan berlangsung 12 pekan dan dikonversikan menjadi 10 SKS.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, keterlibatan mahasiswa merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Menurut Herman, para mahasiswa tidak ditempatkan sebagai petugas kebersihan atau pengangkut sampah. Mereka berperan memberikan edukasi dan pendampingan agar masyarakat mampu mengurangi serta memilah sampah sejak dari rumah.
“Targetnya adalah mengurangi sampah dari sumbernya hingga 20 persen. Jika target tersebut tercapai, dari sekitar 5.000 ton sampah yang dihasilkan Bandung Raya setiap hari, sekitar 1.000 ton dapat ditekan sebelum mencapai TPA Sarimukti,” ujar Herman di Gedung DPRD Jabar, Selasa (6/10/2026).
Program berskala besar tersebut dikembangkan dari uji coba di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, yang melibatkan sekitar 500 mahasiswa selama tiga bulan.
Herman menyebut evaluasi program menunjukkan pendampingan mahasiswa mampu menurunkan timbulan sampah sekitar 20 persen sekaligus meningkatkan pemilahan sampah hingga dua kali lipat. Hasil tersebut kemudian menjadi dasar untuk memperluas program ke kawasan Bandung Raya.
Pemprov Jabar telah melakukan konsolidasi dengan pemerintah kecamatan dan perguruan tinggi untuk menjalankan program di puluhan kecamatan. Data LLDIKTI Wilayah IV menyebut 56 camat di kawasan sasaran telah menandatangani komitmen bersama dengan perguruan tinggi.
Para mahasiswa nantinya dibekali modul serta perangkat digital untuk membantu pemetaan kondisi sampah, melakukan pendampingan, mencatat perkembangan dan menyusun laporan kegiatan. Skema tersebut dirancang agar intervensi pengelolaan sampah dapat diukur sejak tahap awal hingga evaluasi.
Di sisi lain, Pemprov Jabar juga mendorong optimalisasi fasilitas pengolahan sampah yang sudah tersedia di kabupaten dan kota Bandung Raya. Fasilitas tersebut mencakup TPS 3R, pemilahan, RDF, pengomposan, budidaya maggot hingga teknologi pengolahan lainnya.
Herman menilai keberadaan fasilitas saja belum cukup apabila sampah yang masuk masih dalam kondisi tercampur. Sampah organik, misalnya, harus dipisahkan sejak sumber agar dapat dimanfaatkan untuk pengomposan maupun budidaya maggot.
“Sehebat apa pun teknologinya, kuncinya tetap human capital, sumber daya manusia. Urusan perilaku tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus dilakukan,” katanya.
Karena itu, Pemprov Jabar menggabungkan pendekatan technology engineering dengan social engineering. Teknologi digunakan untuk memperkuat kapasitas pengolahan, sedangkan perubahan perilaku didorong melalui edukasi dan pendampingan langsung.
Strategi tersebut juga berkaitan dengan upaya memperpanjang masa operasional TPA Sarimukti. Pemprov Jabar sebelumnya menargetkan Sarimukti dapat bertahan hingga Desember 2029 sebelum fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di Legok Nangka beroperasi penuh. Namun, kondisi kapasitas Sarimukti saat ini menjadi perhatian karena zona perluasan berpotensi penuh lebih cepat.
Herman menegaskan penanganan sampah tidak dapat terus bergantung pada pola angkut dan buang ke TPA. Pengurangan dari sumber menjadi penting karena tekanan terhadap fasilitas hilir akan semakin besar apabila volume sampah terus meningkat.
“Tidak bisa kita main angkut-angkut terus tanpa penanganan komprehensif. Saatnya ada peran serta masyarakat dan semua komponen,” tegasnya.
Langkah Pemprov Jabar tersebut sejalan dengan pembahasan Ranperda Prakarsa tentang Pemberdayaan Komunitas dalam Pengelolaan Sampah yang disampaikan Komisi IV DPRD Jawa Barat dalam rapat paripurna.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar Fikri Hudi Oktiarwan mengatakan persoalan sampah membutuhkan perubahan pendekatan dari sistem yang terlalu berorientasi pada pembuangan akhir menuju pengurangan dan pengolahan sejak dari sumber.
Menurutnya, pemberdayaan komunitas dapat menempatkan masyarakat sebagai aktor dalam proses pengurangan, pemilahan, pemanfaatan hingga pengolahan sampah.
Baca Juga: DPRD Jabar Bahas Wacana SPP Bayar Lagi, Dedi Mulyadi: Kalau Masih Ada Pungutan Kami akan...
“Model ini berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan, mereduksi beban TPA secara signifikan, dan menciptakan nilai ekonomi sirkular melalui kegiatan daur ulang,” katanya.
DPRD Jabar menilai regulasi khusus diperlukan untuk memperkuat posisi komunitas sebagai mitra pemerintah daerah. Dukungan tersebut mencakup peningkatan kapasitas, kelembagaan, akses pendanaan, sarana-prasarana serta kemitraan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi.
Ia menambahkan keterlibatan 25.000 lebih mahasiswa tidak hanya diarahkan sebagai program pendidikan, tetapi menjadi bagian dari strategi pengurangan sampah dari hulu.
"Pemerintah berharap perubahan perilaku masyarakat dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke Sarimukti sekaligus memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas di Jawa Barat.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait:
