Kemendag Dukung WTO Prioritaskan Kepentingan Negara Berkembang

WE Online, Jakarta - Kementerian Perdagangan berkomitmen terus mengupayakan langkah-langkah strategis agar Konferensi Tingkat Menteri (KTM)-10 WTO (World Trade Organization) yang akan dilangsungkan Desember 2015 di Nairobi, Kenya, dapat mengulang kesuksesan KTM-9 di Bali. Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi menegaskan, KTM-9 yang menyepakati Paket Bali, terutama isu pembangunan dan pertanian yang menjadi kepentingan negara berkembang dan kurang berkembang, harus menjadi prioritas WTO.

Pernyataan ini disampaikan dalam Dialog Kebijakan Sistem Perdagangan Multilateral berskala internasional dengan tema utama "Is the Doha Development Agenda Over or Continuing on Crossroad", di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (11/11).

"WTO perlu memprioritaskan perundingan agenda pembangunan dan pertanian yang menjadi kepentingan utama negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Hal ini agar manfaat perdagangan terbuka yang diusung sistem perdagangan multilateral dapat dirasakan lebih berimbang oleh seluruh negara anggota WTO," tegas Bachrul saat membuka dialog.

Bachrul menegaskan bahwa WTO perlu menjaga momentum lahirnya Paket Bali, khususnya pada kesepakatan beberapa isu pertanian, pembangunan, dan perjanjian fasilitasi perdagangan. Hal ini untuk mendorong tercapainya kesepakatan baru di KTM-10 WTO, Desember nanti.

"Pemerintah berkepentingan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan multilateral dan WTO," jelas Bachrul.

Bachrul juga mengingatkan Agenda Pembangunan Doha di WTO yang mengalami kebuntuan selama lebih dari 10 tahun sejak digulirkan pada 2001 di Doha, Qatar.

Kebijakan Deregulasi Perdagangan

Secara khusus Kemendag menyoroti pentingnya perjanjian fasilitasi perdagangan terhadap peningkatan perdagangan internasional, termasuk perdagangan Indonesia. Perjanjian ini mengatur penyederhanaan prosedur ekspor impor barang sehingga mempercepat arus perdagangan.

"Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dicetuskan Presiden RI sangat sejalan dengan semangat perjanjian fasilitasi perdagangan WTO. Oleh sebab itu, Kemendag mendukung perjanjian tersebut untuk segera berlaku," tegas Bachrul.

Dialog kali ini merupakan dialog pembuka dari tiga seri dialog kebijakan yang akan diselenggarakan Kemendag. Pada dialog pembuka ini, narasumber terkemuka di bidang perdagangan internasional dari dalam dan luar negeri dihadirkan, berikut seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Narasumber-narasumber tersebut antara lain Mantan Wakil Menteri Perdagangan RI Bayu Krisnamurthi, Duta Besar RI untuk WTO Iman Pambagyo, Ekonom CSIS (Center for Strategic and International Studies) Jose Rizal dan Djisman Simanjuntak, serta Ekonom ERIA (Economic Reserach Institute for ASEAN and East Asia) Lurong Chen, dengan dimoderatori Lili Yang Ing yang juga dari ERIA. Hadir pula para kepala perwakilan negara sahabat seperti Duta Besar Uni Eropa, Duta Besar Amerika Serikat, Duta Besar Australia, dan Duta Besar Tiongkok.

Kemendag berharap kegiatan ini mampu memberikan startegi baru untuk mengajak negara maju lebih fleksibel terhadap isu pembangunan dan pertanian. Saat ini, Indonesia berperan sebagai koordinator grup perundingan negara-negara berkembang untuk isu pertanian yang disebut Group-33 (G-33).

Sementara itu Bachrul mengungkapkan, dialog kedua dan ketiga akan mengambil tema "How Trade Facilitation Agreement Supports Indonesia’s Business Climate" dan "Expanding the Market Access through WTO Process: Low Hanging Fruits or Still Long Way to Go" yang direncanakan berlangsung dalam dua pekan mendatang.

"Ditjen KPI Kemendag selaku focal point nasional untuk perundingan perdagangan internasional sangat mengharapkan kegiatan ini bisa berkontribusi bagi posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional, khususnya di forum multilateral/WTO," pungkas Bachrul.