DPD: Bandar Kayangan Strategis Jadi Hub Pelayaran Internasional

WE Online, Jakarta - Pembangunan Pelabuhan Terintegerasi Bandar Kayangan masih terkendala permasalahan teknis dan administratif.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad mengatakan peluang investasi dari investor negara Kuwait terhadap proyek pembangunan kawasan Bandar Kayangan sangat terbuka lebar.

"Bandar Kayangan merupakan faktor strategis bagi posisi Indonesia untuk menjadi salah satu hub-pelayaran internasional masa depan di kawasan timur," katanya dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Kamis (24/12/2015).

Farouk berharap Ketua Tim Proyek Bandar Kayangan Global Hub dan Kepala Bappenas agar keinginan Rotterdam selaku pengelola pelabuhan minyak terbesar di Eropa untuk dapat membantu penyusunan studi kelayakan (feasibilities studies) proyek tersebut bisa segera diwujudkan.

"Pihak Rotterdam sendiri mengakui bahwa kawasan Bandar Kayangan sangat strategis bagi pelayaran kapal-kapal tenker dan barang raksasa, setelah kawasan Selat Malaka sudah sangat padat dan tidak layak untuk pengembangan kawasan pelayaran internasional," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Kurtubi menyatakan dirinya sangat mendukung inisiatif pemimpin DPD untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan Pelabuhan terintegrasi Bandar Kayangan. Kurtubi menilai, selain pembangunan pelabuhan umum, pembangunan pelabuhan dan kilang minyak juga harus segera diwujudkan.

"Perairan Lombok dan kawasan Bandar Kayangan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kawasan lain. Bandar Kayangan akan menjadi titik temu lalu-lintas dan perdagangan minyak dari kawasan Timur Tengah ke kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan kawasan lain," tegasnya. 

Kurtubi menambahkan Pelabuhan Bandar Kayangan bisa menjadi penyimpanan (storage) terbesar cadangan minyak internasional. Ia mendorong Pertamina untuk menjadikan kawasan Bandar Kayangan sebagai salah satu kawasan yang akan diprioritaskan untuk membangun kilang minyak nasional pada tahun 2016.

"Saya memprotes rencana pemerintah yang tidak memasukkan Lombok sebagai kawasan untuk pembangunan kilang minyak dalam tahun anggaran 2016. Kawasan Lombok, NTB, memiliki lokasi dan dampak yang lebih strategis dibanding daerah lain di Indonesia," pungkasnya.