Bojonegoro Wakili RI Ikuti Ajang 'Open Government Partnership'

WE Online, Jakarta - Di tengah pemberitaan banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi, kabar baik justru datang dari Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk sekitar satu juta jiwa itu terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang Open Government Partnership (OPG) Subnational Government Pilot Program atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka Kabupaten.

Kabupaten Bojonegoro bersama Kota Seoul (Korea Selatan) dam Kota Tbilisi (Georgia) adalah percontohan pemerintah daerah pertama di Asia, bersanding dengan 13 kota besar dunia dari 45 kota yang mendaftar pada ajang ini.

Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Koordinator Nasional Open Government Indonesia (OGI) Raden Siliwanti memberikan apresiasinya  atas lolosnya Bojonegoro dalam program percontohan daerah terbuka.

"Selamat untuk Bojonegoro. Bojonegoro  menjadi satu dari 15 pemerintahan daerah di dunia yang lolos seleksi pada ajang OGP ini. Bojonegoro sejajar dengan Paris, Madrid, Skotlandia, Buenos Aires, Jalisco (Meksiko), Sao Paolo," kata dia di Jakarta, Kamis (14/4).

Ia mengatakan bahwa untuk proses Kabupaten Bojonegoro bersama 14 daerah terpilih lainnya akan mendapatkan pendampingan dari Sekretariat OGP untuk menyusun rencana aksi daerah. Rencana aksi daerah ini akan berisi sejumlah komitmen untuk memperkuat  gerakan-gerakan keterbukaan pemerintah yang sudah ada.

"Penyusunan rencana aksi daerah ini akan langsung dipimpin oleh Bupati Bojonegoro dan melibatkan partisipasi aktif dari publik," tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa program percontohan daerah/OGP  ini adalah yang pertama kali dilakukan sejak kemitraan OGP dibentuk tahun  2011. OPG melihat gerakan keterbukaan ditingkat pemerintah daerah perlu diberi dukungan yang lebih ekstra untuk membantu menyebarluaskan semangat keterbukaan pada skala yang lebih luas.

"Semangat keterbukaan ini diharapkan dapat terus mendorong pemerintah daerah sebagai ujung tombak pemerintah dimasyarakat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka," tambahnya.