Portal Berita Ekonomi Senin, 27 Februari 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • Jakarta - Pemprov DKI akan melarang pemasangan Baliho di pinggir jalan dan menggantinya dengan light emitting diode (LED) di gedung-gedung
  • Pilkada - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan hanya akan menangani sengketa hasil perhitungan suara pilkada serentak 2017
  • Bogor - Upacara Kenegaraan Penyambutan Raja Salman akan dilaksanakan di Istana Bogor
  • Pekalongan - Harga beras dan daging di Pekalongan mulai turun.
  • Militer - Usai kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Australia, kerjasama Militer antara Indonesia dan Australia akan kembali diaktifkan
  • Cabai - Harga cabai di Bangkalan, Jatim, naik hingga Rp160.000/kg.
  • Bali - TNI AU akan menyiapkan pesawat tempur untuk mengamankan kedatangan Raja Salman di Bali pada 4 Maret
  • Beijing - Singapura dan China mengadakan pertemuan Bilateral untuk membahas kerja sama kedua negara di Beijing, China.
  • Bursa -  IHSG ditutup melemah 3,03 poin atau 0,06 persen ke level 5.382,87 pada perdagangan senin (27/2).
  • Jakarta - Pemprov DKI Jakarta kucurkan Rp 1,3 Miliar untuk subsidi air bersih warga rusun
  • Pilgub DKI - KPU DKI Jakarta buka posko pendaftaran calon pemilih putaran kedua Pilkada di setiap Kelurahan
  • OJK - OJK meminta 12 Bank Sistemik siapkan antisipasi menghadapi krisis
  • Turki - Presiden Turki Erdogan akan bertemu dengan PM Rusia Vladimir Putin di Moskow pada 9-10 Maret
  • Sleman - Pemkab Sleman optimalkan penyuluh swadaya pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian.

Anang: UU Pemda Jangan Ganggu Pendidikan

Foto Berita Anang: UU Pemda Jangan Ganggu Pendidikan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada pengelolaan pendidikan tingkat atas (SMA) berpindah kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke pemerintah provinsi. Dampaknya di antarnya, tidak ada lagi program SPP gratis di tingkat SMA/SMK serta penggajian guru kini dikelola Pemprov.

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi dampak konkret terhadap dunia pendidikan. Beralihnya kewenangan tanggungjawab pengelolaan SMA dari Pemkab/Pemkot ke Pemprov memberi dampak nyata bagi anak didik dan orang tua. 

"Salah satunya, program sekolah gratis di tingkat SMA yang banyak dilakukan di berbagai kabupaten/kota kini tidak ada lagi, karena semua dibebankan ke Pemprov. Sedangkan kemampuan keuangan Pemprov terbatas," ujar Anang di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/1/2017). 

Perubahan ini, kata Anang, akan memberi dampak langsung kepada anak didik dan orang tua siswa terkait beban membayar SPP setiap bulannya. "Kondisi ini tentu akan membebani pada orang tua dan anak didik. Hal ini harus dipikirkan oleh stakeholder. Jangan sampai kualitas pendidikan kita menjadi terganggu," ingat Anang. 

Selain masalah tersebut, Anang menyebutkan, penerapan UU No 23 Tahun  2014 juga berdampak pada pengelolaan gaji guru SMA/SMK. Bila sebelumnya penggajian guru SMA/SMK dikelola pemkab/pemkot kini berpindah ke Pemrpov. "Mulai tahun 2017 ini  penggajian guru SMA/SMK telah efektif dikelola ke pemprov. Sayangnya, praktik di lapangan belum berjalan efektif. Banyak guru SMA/SMK belum mendapat gaji hingga tengah bulan ini," tutur Anang.

Anang menyesalkan masa transisi yang semestinya dapat diantisipasi jauh-jauh hari oleh pemprov namun ternyata tidak berjalan sesuai rencana. "Jangan sampai hak-hak para guru seperti soal gaji ini terabaikan hanya karena kerja para birokrat tidak cekatan dan tidak profesional," ingat Anang.

Terkait persoalan tersebut, Anang mengusulkan agar Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait implikasi penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda khususnya bagi dunia pendidikan. Dia menyebutkan, penerapan UU Pemda jangan sampai menjadi kendala bagi dunia pendidikan.

"Saya usul Komisi X DPR RI membentuk Panja untuk merespons implikasi penerapan UU Pemda ini. Pihak-pihak terkait seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri,  beberapa kepala daerah serta asosiasi guru dan tenaga pendidik agar dapat kita konfirmasi atas persoalan yang muncul," tandas Anang.

Tag: Anang Hermansyah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pendidikan

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Beranda.co

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5385.906 13.158 539
2 Agriculture 1841.223 10.982 21
3 Mining 1419.623 -11.021 43
4 Basic Industry and Chemicals 565.553 5.187 66
5 Miscellanous Industry 1365.621 14.073 42
6 Consumer Goods 2374.993 14.543 39
7 Cons., Property & Real Estate 517.048 -2.460 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.681 -2.767 56
9 Finance 829.581 -0.573 89
10 Trade & Service 871.468 6.466 122
No Code Prev Close Change %
1 KOIN 250 300 50 20.00
2 BRAM 7,000 8,400 1,400 20.00
3 AUTO 2,270 2,700 430 18.94
4 IDPR 1,250 1,450 200 16.00
5 SRIL 302 348 46 15.23
6 BLTZ 7,100 8,100 1,000 14.08
7 BULL 138 154 16 11.59
8 COWL 1,085 1,205 120 11.06
9 BBHI 84 93 9 10.71
10 DOID 670 740 70 10.45
No Code Prev Close Change %
1 IKBI 386 320 -66 -17.10
2 NELY 104 92 -12 -11.54
3 APII 224 199 -25 -11.16
4 PSKT 100 90 -10 -10.00
5 BKDP 84 76 -8 -9.52
6 GSMF 104 96 -8 -7.69
7 PPRO 292 270 -22 -7.53
8 ASJT 625 580 -45 -7.20
9 KBLV 1,200 1,115 -85 -7.08
10 RODA 262 244 -18 -6.87
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 125 126 1 0.80
2 SRIL 302 348 46 15.23
3 BUMI 332 322 -10 -3.01
4 BMTR 505 515 10 1.98
5 PKPK 84 79 -5 -5.95
6 BAPA 79 86 7 8.86
7 MCOR 336 316 -20 -5.95
8 AGRO 980 1,010 30 3.06
9 ELTY 50 50 0 0.00
10 DGIK 153 151 -2 -1.31