Portal Berita Ekonomi Minggu, 23 April 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 18:27 WIB. Jakarta - Bersama Menkes dan Menag, Menteri Puan tinjau langsung fasilitas Haji di Arab Saudi.
  • 18:25 WIB. Jakarta - Sandiaga sebut warga Jakarta semakin cerdas untuk tolak sembako politik.
  • 17:59 WIB. ISIS - Densus 88 memeriksa tiga WNI asal Jawa Barat setelah dideportasi dari Turki karena diduga hendak bergabung dengan ISIS.
  • 17:17 WIB. Kemenhub - Kemenhub berharap kedatangan kapal kontainer CMA-CGM Otello berdampak positif bagi ekspor impor Indonesia.
  • 17:16 WIB. Pertamina - Pertamina MOR VI Kalimantan menggelar promo Bright Gas 5,5 kg sejak 21 April hingga 26 April.
  • 17:15 WIB. Kemenhub - Kemenhub menerima hibah barang milik daerah dari Provinsi Maluku Utara senilai Rp169,29 miliar.
  • 16:51 WIB. XL - XL Axiata meresmikan peluncuran layanan jaringan 4G LTE untuk pelanggan di Kalimantan Timur.
  • 16:39 WIB. Jakarta - Sandi janji akan lepas saham Bir yang dimiiki DKI usai dilantik.
  • 16:37 WIB. Pilgub DKI - PPP akui tidak akan mampu raih suara pendukung saat Ahok terlibat kasus penistaan Agama.
  • 16:34 WIB. Sidoarjo - Mensos Khofifah ikut merayakan Isra Miraj dengan keluarga NU di Sidoarjo, Jawa Timur.
  • 15:52 WIB. KPK - ICW menilai penyerangan terhadap Novel Baswedan merupakan ancaman kepada KPK.
  • 15:26 WIB. Bulog - Bulog mendirikan 450 Rumah Pangan Kita di Kebumen, Purworejo, Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Magelang.
  • 15:24 WIB. Bulog - Bulog memperkuat peran Rumah Pangan Kita di Bengkulu guna meminimalkan potensi inflasi pada bulan puasa 2017.
  • 15:22 WIB. Venezuela - Oposisi Venezuela menggelar jalan kaki hening untuk mengenang 12 orang tewas dalam unjuk rasa.
  • 15:20 WIB. Pertamina - Pertamina berencana membangun SPBU mini di pulau terdepan, Enggano, pada 2018.

Anang: UU Pemda Jangan Ganggu Pendidikan

Foto Berita Anang: UU Pemda Jangan Ganggu Pendidikan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada pengelolaan pendidikan tingkat atas (SMA) berpindah kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke pemerintah provinsi. Dampaknya di antarnya, tidak ada lagi program SPP gratis di tingkat SMA/SMK serta penggajian guru kini dikelola Pemprov.

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi dampak konkret terhadap dunia pendidikan. Beralihnya kewenangan tanggungjawab pengelolaan SMA dari Pemkab/Pemkot ke Pemprov memberi dampak nyata bagi anak didik dan orang tua. 

"Salah satunya, program sekolah gratis di tingkat SMA yang banyak dilakukan di berbagai kabupaten/kota kini tidak ada lagi, karena semua dibebankan ke Pemprov. Sedangkan kemampuan keuangan Pemprov terbatas," ujar Anang di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/1/2017). 

Perubahan ini, kata Anang, akan memberi dampak langsung kepada anak didik dan orang tua siswa terkait beban membayar SPP setiap bulannya. "Kondisi ini tentu akan membebani pada orang tua dan anak didik. Hal ini harus dipikirkan oleh stakeholder. Jangan sampai kualitas pendidikan kita menjadi terganggu," ingat Anang. 

Selain masalah tersebut, Anang menyebutkan, penerapan UU No 23 Tahun  2014 juga berdampak pada pengelolaan gaji guru SMA/SMK. Bila sebelumnya penggajian guru SMA/SMK dikelola pemkab/pemkot kini berpindah ke Pemrpov. "Mulai tahun 2017 ini  penggajian guru SMA/SMK telah efektif dikelola ke pemprov. Sayangnya, praktik di lapangan belum berjalan efektif. Banyak guru SMA/SMK belum mendapat gaji hingga tengah bulan ini," tutur Anang.

Anang menyesalkan masa transisi yang semestinya dapat diantisipasi jauh-jauh hari oleh pemprov namun ternyata tidak berjalan sesuai rencana. "Jangan sampai hak-hak para guru seperti soal gaji ini terabaikan hanya karena kerja para birokrat tidak cekatan dan tidak profesional," ingat Anang.

Terkait persoalan tersebut, Anang mengusulkan agar Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait implikasi penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda khususnya bagi dunia pendidikan. Dia menyebutkan, penerapan UU Pemda jangan sampai menjadi kendala bagi dunia pendidikan.

"Saya usul Komisi X DPR RI membentuk Panja untuk merespons implikasi penerapan UU Pemda ini. Pihak-pihak terkait seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri,  beberapa kepala daerah serta asosiasi guru dan tenaga pendidik agar dapat kita konfirmasi atas persoalan yang muncul," tandas Anang.

Tag: Anang Hermansyah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pendidikan

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Beranda.co

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 3,514.87 3,478.27
British Pound GBP 17,169.60 16,991.11
China Yuan CNY 1,989.13 1,969.21
Dolar Amerika Serikat USD 13,179.00 13,047.00
Dolar Australia AUD 10,171.55 10,063.15
Dolar Hong Kong HKD 1,699.24 1,682.01
Dolar Singapura SGD 9,827.01 9,722.78
EURO Spot Rate EUR 14,736.76 14,583.94
Ringgit Malaysia MYR 3,292.28 3,255.24
Yen Jepang JPY 13,026.59 12,889.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5664.475 69.169 541
2 Agriculture 1823.242 -21.549 21
3 Mining 1527.258 -9.366 43
4 Basic Industry and Chemicals 604.665 0.747 66
5 Miscellanous Industry 1536.728 81.861 42
6 Consumer Goods 2438.363 10.107 39
7 Cons., Property & Real Estate 508.320 5.827 61
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1144.585 47.100 57
9 Finance 876.611 2.719 89
10 Trade & Service 917.711 9.714 123
No Code Prev Close Change %
1 BBHI 104 140 36 34.62
2 BGTG 88 117 29 32.95
3 ALKA 131 161 30 22.90
4 ASBI 358 426 68 18.99
5 RANC 412 480 68 16.50
6 HITS 650 745 95 14.62
7 ALMI 170 189 19 11.18
8 BAYU 900 1,000 100 11.11
9 SKLT 780 860 80 10.26
10 ARII 304 332 28 9.21
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 600 472 -128 -21.33
2 HOME 256 212 -44 -17.19
3 BMAS 420 350 -70 -16.67
4 MFIN 1,350 1,150 -200 -14.81
5 TIRA 268 230 -38 -14.18
6 ERTX 184 160 -24 -13.04
7 JKSW 67 59 -8 -11.94
8 CANI 525 464 -61 -11.62
9 INCI 390 350 -40 -10.26
10 NAGA 180 165 -15 -8.33
No Code Prev Close Change %
1 BNLI 675 695 20 2.96
2 TLKM 4,110 4,420 310 7.54
3 ASII 8,575 9,150 575 6.71
4 SRIL 308 306 -2 -0.65
5 KBLI 645 670 25 3.88
6 RIMO 153 166 13 8.50
7 PRAS 200 198 -2 -1.00
8 KAEF 2,310 2,460 150 6.49
9 BBNI 6,250 6,150 -100 -1.60
10 JSMR 4,510 4,470 -40 -0.89