Indonesia Masih Berupaya Tingkatkan Jumlah Wirausaha

WE.CO.ID - Pemerintah optimistis Indonesia bakal memiliki wirausaha sebesar dua persen dari jumlah populasi penduduk pada akhir 2014, merupakan angka minimum indikasi pertumbuhan kewirausahaan ekonomi suatu negara.

Demi mendukung target pencapaian jumlah wirausaha itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha yang telah diundangkan pada April 2013.

Tujuannya untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi. Selain itu juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan-tujuan itu menjadi agenda yang mendesak bagi Indonesia mengingat besarnya tantangan dan persaingan dalam berusaha baik pada tingkat dunia maupun regional, khususnya berkaitan dengan bakal diimplementasikannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015, yang berarti sekitar setahun 7 bulan lagi.

Sejumlah program guna memudahkan gerakan kewirausahaan nasional juga dikeluarkan. Selain gerakan berskala nasional yakni Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN), program juga dilaksanakan sejumlah kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat hingga saat ini jumlah wirausaha di Tanah Air telah mencapai 1,56 persen dari total jumlah penduduk. Sementara Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI) menyebutkan bahwa jumlah wirausaha Indonesia baru 0,18 persen atau 400.000 orang, padahal jumlah idealnya mesti di atas 4,4 juta orang.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat memiliki wirausaha mencapai 11,5 persen dari jumlah penduduk, China 10 persen, Jepang 8 persen, Singapura 7,2 persen dan Malaysia 4 persen.

Target Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Perniagaan dan Kewirausahaan Edy Putra Irawady, menjelaskan sejak Februari 2011 ada gerakan wirausaha nasional. Pemerintah juga telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk mendukung kemajuan kewirausahaan tersebut.

Pada acara APEC 2013, akan dicanangkan target lima juta wirausaha muda baru hingga 2025," kata Edy.

Edy mengungkapkan, sejauh ini ada empat masalah pokok dalam pengembangan kewirausahaan nasional, terutama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keempat masalah itu terkait dengan akses pembiayaan, akses pemasaran, regulasi birokrasi, dan kapasitas UMKM.

Untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan akses pembiayaan pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan program untuk membantu dunia wirausaha, misalnya, program yang melalui bank seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Selain itu, ada juga dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan pegadaian.

Sementara itu untuk meningkatkan wirausaha, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menyelenggarakan Technopreneurship Camp untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan berbasis teknologi.

"Ini merupakan salah satu upaya kita untuk menumbuhkembangkan budaya inovasi di kalangan pemuda dan mahasiswa sehingga menghasilkan berbagai inovasi produk berdaya saing," kata Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar.

Ia menambahkan bahwa program itu merupakan hasil kerja sama BPPT dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Ristek dan Teknologi, serta beberapa instansi pendidikan dan pemerintah terkait.

Sedangkan Kementerian Perindustrian memutuskan, untuk mencetak ribuan wirausaha baru setiap tahunnya, pihaknya menggandeng sejumlah universitas guna menjaring mahasiswa atau lulusan yang memiliki minat tinggi untuk menjadi wirausaha.

"Untuk penumbuhan wirausaha baru, melalui inkubator, pendampingan dan pemberian peralatan," kata Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian, Euis Saedah.

Menurut dia, saat ini telah ada sekitar 5.000 wirausaha wanita yang telah dididik oleh Ditjen IKM Kemenperin.

Selain metode inkubator melalui perekrutan di beberapa universitas, pihaknya juga mengadakan rekrutmen putera-puteri daerah untuk menjadi tenaga penyuluh lapangan yang sejak 2007 telah menghasilkan 800 orang tenaga penyuluh perindustrian yang tersebar di 200 kabupaten dan kota.

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan menyatakan pemerintah sudah menyiapkan program untuk memudahkan gerakan kewirausahaan nasional. Jika hal tersebut direspons, saya optimistis pada 2014 rasio kewirausahaan nasional akan mencapai angka dua persen," katanya.

Karena itu, ia mendorong munculnya wirausaha-wirausaha baru di Tanah Air melalui berbagai program, di antaranya GKN yang terdiri dari paket penumbuhan wirausaha baru termasuk pelatihan dan pemberian modal awal sebagai start up.

Usia Dini Berkaitan dengan pelaksanaan program untuk meningkatkan jumlah wirausaha, barangkali patut diperhatikan pendapat psikolog Tika Bisono yang mengatakan, dunia kewirausahaan perlu diperkenalkan sejak usia dini, misalnya sejak anak duduk di sekolah dasar.

Mengajarkan anak jiwa kewirausahaan bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, berbagai prakarya yang nantinya dijual kembali hingga kerja sama dengan koperasi sekolah.

"Saya kira perlu ada kurikulum mengenai kewirausahaan," kata Tika yang juga berpendapat bahwa jiwa wirausaha masyarakat di Tanah Air masih kurang dibandingkan dengan masyarakat di negara lain.

Jika sudah ditanamkan sejak dini, katanya, maka anak dengan mudah melanjutkan semangat berwirausahanya ketika duduk di tingkat pendidikan selanjutnya.

Menurut Tika, akibat tidak pernah adanya pendidikan kewirausahaan di sekolah, membuat generasi muda lebih cenderung memilih menjadi karyawan dibandingkan berwirausaha.

Tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi kelanjutan bisnisnya. Misalnya pengusaha yang lulusan SD akan kesulitan ketika menjadi eksportir. Sedangkan, pengusaha yang lulusan perguruan tinggi lebih mudah beradaptasi dan "naik kelas" ke tingkat yang lebih tinggi.

Dengan jumlah wirausaha yang besar, diharapkan Indonesia mampu mengambil peluang di era globalisasi saat ini, khususnya ketika kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN diimplementasikan pada 2015. Namun, bagaimana jika jumlah yang besar itu tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni? Program inkubator bisnis wirausaha yang digadang-gadang mampu menjadi kawah candradimuka tempat lahirnya pengusaha andal Tanah Air, perkembangannya disebut-sebut dilakukan terlambat dibandingkan negara-negara lain. Thailand, misalnya, belum lama ini menargetkan jumlah wirausahawannya menjadi satu juta orang dalam dua tahun ke depan. (Ant)

Foto : SY