Rencana Anggaran Kemensos Dinilai Belum Cerminkan Keberpihakan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis menilai rencana anggaran 2017 yang disusun Kementerian Sosial belum mencerminkan keberpihakan kepada kalangan fakir miskin, kaum disabilitas, dan perlindungan anak.

"Komisi VIII DPR memahami terkait adanya upaya penghematan anggaran yang diinstruksikan Presiden, tidak terkecuali di Kemensos. Namun, seharusnya penghematan itu jangan dibebankan kepada sektor yang krusial tersebut," katanya di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Dia mengatakan, pemangkasan anggaran jangan sampai berdampak buruk bagi pencapaian kinerja, perluasan dan jangkauan program bagi kalangan fakir miskin, kaum disabilitas, dan bagi perlindungan anak.

Menurut dia, seharusnya anggaran untuk mereka tidak perlu dikorbankan, karena ketiganya telah diamanahkan oleh Undang-undang untuk dilaksanakan.

"Bahkan, program RTLH (Rumah Tinggal Layak Huni) yang selama ini menjadi salah satu program penanggulangan kemiskinan nyata Kemensos di masyarakat, dialihkan ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat," ujarnya.

Padahal menurut Iskan, secara filosofi pembangunan rumah untuk program RTLH itu berbeda dengan pembangunan rumah yang selama ini gencar dilakukan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

Dia mengatakan, dalam program RTLH yang selama ini ditangani Kemensos, filosofinya adalah pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan fakir miskin dengan rehabilitasi tempat tinggal yang tidak layak huni.

"Bukan hanya bertujuan untuk membangun fisik seperti rumah susun yang selama ini dilakukan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat," ujarnya Iskan menjelaskan, selain pemotongan terhadap tiga kategori di atas, Kemensos juga berencana memotong anggaran untuk penanggulangan bencana, sebesar sekitar 50 persen.

Politikus PKS itu menilai, padahal, berdasarkan data dari Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), terdapat sekitar 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang rawan terjadinya bencana.

Dia menegaskan, pemotongan anggaran untuk bencana ini akan menyulitkan kementerian sosial dalam menanggulangi bencana jika terjadi secara tiba-tiba di beberapa daerah. (Ant)