Jokowi Minta Menpan-RB Rombak Total Manajemen ASN

Presiden Joko Widodo meminta dilakukan langkah-langkah reformasi total manajemen aparatur sipil negara (ASN).

"Saya minta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) segera melakukan perombakan dari hulu ke hilir," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas manajemen ASN di Kantor Presiden Jakarta, Senin (24/10/2016).

Presiden meminta jumlah ASN dikaji secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan negara serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.

"Perhatikan juga rata-rata belanja negara yang semakin meningkat," kata Presiden.

Jokowi juga mengingatkan bahwa rata-rata belanja negara yang semakin meningkat yang berdasarkan data 2009-2017 sebesar 13,7 persen dari APBN serta belanja manfaat pensiun yang naik 10 persen.

Presiden juga menyoroti masalah biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil yang cukup besar sehingga perlu dibahas dalam rapat terbatas khusus.

"Untuk urusan SPJ (Surat Perintah Jalan) ini betul-betul pak Menteri (MenPAN-RB) untuk dibahas dalam ratas khusus. Ini dilakukan karena itu menyita energi, menyita waktu kita," katanya.

Presiden juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah melakukan penghentian sementara atau moratorium penerimaan PNS karena untuk membenahi manajemen ASN.

"Saya ingin menegaskan kembali kebijakan moratorium harus dipahami sebagai upaya kita membenahi manajemen ASN," tegasnya.

Dalam ratas ini hadir diantaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, MenPAN-RB Asman Abnur, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Ant)