Senator Papua ke Sri Mulyani: Tidak Boleh Tipu-tipu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna membahas capaian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah dalam APBN 2016.
Anggota DPD dari Papua Edison Lambe menyatakan bahwa hingga saat ini Papua masih merupakan daerah yang tertinggal dan terbelakang.

"Yang benar adalah kami ditinggalkan dan dibiarkan, itu fakta. Dari 2001 itu terbuka ruang diberikan otonomi khusus, kemarin saya dengar statement presiden yang sampaikan terlalu banyak diberikan ke Papua tapi tidak ada pembangunan, itu tidak boleh tipu-tipu presiden. Papua memiliki area tiga kali lebih luas dari Pulau Jawa, dengan akses susah, jadi kalau formulasi dana transfer daerah adalah jumlah penduduk jelas kami kalah tapi kalau luas daerah kami unggul," kata Edison di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Selain mendengar keluhan soal tidak bermanfaatnya beberapa proyek pembangunan di daerah, Menkeu juga menerima keluhan terkait masalah pengajar honorer yang masih menerima gaji yang tidak manusiawi.

Seperti yang disampaikan oleh senator asal Jambi Abu Bakar Jamalia yang menyerahkan berkas soal tenaga pengajar honorer di daerah.

"Sejak tanggal 30 September 2016 itu pengalihan dana pendidikan dari kab kota ke provinsi, itu mengklasifikasikan beberapa masalah seperti honorer dan kebutuhan 500 ruang belajar. Berikut kami serahkan berkas aspirasi di Jambi yang perlu perhatian khusus agar bisa dibantu," katanya.

Merespons penyampaian aspirasi oleh para senator, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku mendapat masukan yang berarti guna mengevaluasi penggunaan anggaran dari APBN, khususnya bagi daerah di luar Jawa.

"Pak Adrianus saya setuju, kualitas belanja dan empower daerah sendiri, masukan dari bapak sangat penting. Ini sisi mekanisme pemerintah dari Musrenbang itu disebut teori bottom up," ujar Sri.

Menjawab senator Papua, Sri menyampaikan prioritas pembangunan di Papua sudah cukup baik oleh Presiden Jokowi.

"Pak Edison, mohon maaf kalau merasa ditinggalkan. Pak Jokowi sangat serius memperhatikan Papua, dari uang dan juga perencanaan yang baik disertai implementasi yang baik. Pembukaan infrastruktur dari jalan sampai dermaga, soal isolasi di daerah terpencil itu sudah dipikirkan karena kita negara kesatuan. Kemudian soal pajak Freeport itu pajak berapa, DBH berapa itu sudah transparan," pungkasnya.