Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Apindo Dukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi Lanjutan

        Apindo Dukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi Lanjutan Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Semarang -

        Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah mendukung pelaksanaan sensus ekonomi lanjutan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada Agustus-September 2017.

        "Kami sangat mendukung karena bagaimanapun juga pemerintah perlu memberikan kebijakan ke depan terkait dengan ekonomi," kata Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi di Semarang, Jumat (16/6/2017).

        Ia mengatakan agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk pengembangan usaha di dalam negeri, khususnya Jawa Tengah, data mengenai kondisi perusahaan yang berjalan menjadi salah satu modal utama.

        Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh pelaku usaha di Jawa Tengah mulai dari skala kecil hingga besar dapat memberikan data yang lengkap pada pelaksanaan SE lanjutan mendatang.

        "Pengusaha tidak perlu ragu, kami akan dorong mereka supaya memberikan laporan yang sebenarnya karena bagaimanapun juga hasil dari SE ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha. Kalau data yang diberikan tidak benar, pemerintah salah ambil langkah maka perusahaan rugi besar," katanya.

        Pihaknya berharap melalui hasil SE lanjutan tersebut kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan memberikan angin segar bagi sektor usaha di Jawa Tengah.

        Frans mengatakan beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian besar, di antaranya kemudahan dalam berinvestasi dan meminimalisasi biaya logistik.

        "Khususnya mengenai kemudahan dalam berinvestasi ini bukan retorika. Meskipun prosedur sudah lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu tetapi masih ada kendala," katanya.

        Ia mengatakan kendala yang masih dihadapi adalah dalam hal perizinan.

        Menurut dia, belum ada keseragaman antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah mengenai perizinan.

        "Salah satu izin HO seharusnya tidak lagi ada setiap tahun, tetapi ini masih diberlakukan. Selain itu, mengenai izin mendirikan bangunan diharapkan tarifnya dapat lebih ditekan," katanya. (Ant)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: