Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan bahwa kekompakan tiga pilar, yaitu camat, kepala kepolisian sektor, dan komandan rayon militer sangat dibutuhkan dalam rangka mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2018.
"Tiga pilar tersebut berada di kecamatan dan harus saling mendukung sehingga segala konflik yang mungkin timbul menjelang maupun saat pelaksanaan segera selesai," ujarnya di sela rapat peningkatan ketertiban dan keamanan Provinsi Jatim di Surabaya, Senin (13/11/2017).
Menurut dia, masyarakat Jatim memiliki budaya yang cukup baik dalam menyelesaikan konflik sehingga tiga pilar harus segera merespons jika ada yang mencurigakan atau terjadi kerusuhan, meski sedikit.
"Tiga pihak ini harus paham betul bagaimana cara merespons konflik yang terjadi, mana yang harus ditepuk pundaknya, mana yang harus diajak duduk bareng sambil ngopi, atau mana yang harus dikerasi," ucapnya.
Terkait pelaksanaan Pilkada di 18 kabupaten/kota dan satu provinsi, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menjelaskan bahwa pemerintah setempat memiliki peran penting, yaitu mulai menyediakan seluruh dana hingga menyediakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga bertugas berkoordinasi untuk pemeliharaan keamanan berdasarkan tingkat kerawanan, dan berkoordinasi untuk kelancaran teknis penyelenggaraan Pilkada.
"Di Jatim saya rasa birokrasinya sudah tidak bisa digiring kesana kemari, karena kemampuan SDM-nya dalam merasionalkan pengertian netralitas sudah sangat baik," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Sementara itu, turut hadir Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Rudi Prabowo Aji, seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemprov, serta seluruh Kapolsek, Camat, dan Danramil se-Jatim.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil