Panwaslu Temukan Ribuan Data DPS Bermasalah

Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta menemukan 1.251 data bermasalah dalam daftar pemilih sementara Pemilu 2019 yang sudah ditetapkan KPU Kota Yogyakarta pertengahan Juni dan merekomendasikan untuk segera diperbaiki.

"Penyebabnya bermacam-macam. Namun, didominasi oleh data pemilih ganda yang mencapai 1.019 pemilih," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta Iwan Ferdian di Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, data bermasalah yang ditemukan Panwaslu Kota Yogyakarta tersebut diperoleh dari hasil pengolahan data DPS dalam bentuk soft copy yang diterima Panwaslu Kota Yogyakarta dengan cara mengidentifikasi data satu per satu.

Jumlah pemilih di Kota Yogyakarta yang ditetapkan dalam DPS tercatat sebanyak 300.863 pemilih yang terdiri atas 144.179 pemilih laki-laki dan 156.684 pemilih perempuan.

Panwaslu Kota Yogyakarta kemudian memasukkan data pemilih sebagai data ganda apabila ada kesamaan pada tiga unsur data di antaranya nomor induk kependudukan, nama, dan tempat tanggal lahir.

"Kegandaan bisa berasal dalam satu kecamatan, bahkan ada data ganda dalam satu tempat pemungutan suara (TPS)," kata Iwan.

Selain data ganda, temuan lain adalah data pemilih tanpa NIK sebanyak 10 orang, TNI/Polri aktif satu orang, pemilih meninggal dunia namun masih terdaftar 103 orang, pemilih tidak jelas identitasnya 49 orang, pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar 65 orang dan pemilih di bawah 17 tahun tetapi terdaftar sebanyak empat orang.

"Kami mengategorikan pemilih tidak jelas identitasnya apabila data pemilih dinilai meragukan dan setelah dicek ke lapangan tidak ditemukan pemilih tersebut" katanya.

Selain itu, panwaslu juga menemukan pemilih tidak sesuai domisili dan pemilih belum memiliki KTP elektronik namun terdaftar sebagai pemilih. "Kami masih lakukan pengecekan di lapangan" katanya.

Panwaslu Kota Yogyakarta menduga, masih banyaknya data pemilih yang bermasalah tersebut disebabkan beberapa faktor di antaranya panitia pemutakhiran daftar pemilih tidak maksimal saat menjalankan tugasnya atau kelalaian penyelenggara saat memasukkan data ke basis data pemilih.