Impor Gula Gagal Stabilkan Harga, CIPS Sarankan 2 Hal Ini

Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan gula konsumsi salah satunya melalui perdagangan gula internasional atau impor. Sayangnya, kebijakan tersebut tidak berhasil menurunkan harga gula konsumsi di Tanah Air.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (26/7/2018), menanggapi fenomena ini, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menawarkan 2 rekomendasi.

1. Penghapusan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 117 tahun 2015 pasal 3 yang menjelaskan bahwa jumlah gula yang diimpor harus sesuai dengan kebutuhan gula dalam negeri yang ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian.

Peraturan ini memberikan batasan jumlah volume impor gula konsumsi melalui rapat koordinasi kementerian. Peraturan ini perlu dihapuskan karena terbukti bahwa mekanisme pembatasan kuota impor ini tidak mempu meredam gejolak harga di pasar gula konsumsi dalam negeri.

Sudah seharusnya pemerintah memberikan hak penentuan jumlah impor kepada pasar melalui importir yang memiliki lisensi impor. Pemerintah cukup melakukan pengawasan terhadap mekanisme impor agar berlangsung tertib dan efektif.

2. Penghapusan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 117 tahun 2015 pasal 4 yang menjelaskan bahwa impor gula konsumsi hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula konsumsi.

Peraturan ini secara tidak langsung memberikan hak intervensi kepada pemerintah terkait waktu dilaksanakannya impor GKP. Indikator ketersediaan dan kestabilan harga gula konsumsi ditentukan oleh pemerintah melalui kementerian terkait.

Peraturan ini terbukti kurang efektif karena pemerintah tidak jarang salah menentukan waktu yang tepat untuk melakukan impor gula konsumsi yang seharusnya dilakukan ketika harga internasional murah.