Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris mengkalim kegiatan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat tetap berjalan meskipun anggarannya mengalami defisit.
"Dengan situasi pemberitaan defisit ini sesungguhnya pelayanan itu, saya berani menyatakan ya, hampir tidak ada masalah," kata Fahmi Idris usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (1/11/2018)
Fahmi mengklaim setiap harinya BPJS Kesehatan melayani jaminan kesehatan masyarakat hingga mencapai 700.000 pasien.?Terkait nilai defisit anggaran, Fahmi mengatakan nilai defisit yang dialami BPJS Kesehatan hingga akhir tahun 2018 diprediksi mencapai Rp10,9 triliun.
"Secara umum, sampai akhir tahun kami menyampaikan perhitungan kami adalah total Rp16,5 triliun. Kemudian diasersi, direview oleh BPKP itu hasilnya Rp10,9 triliun," kata Fahmi.
Untuk mengatasi defisit anggaran tersebut, Fahmi menjelaskan pihaknya telah mengoptimalkan pengelolaan anggaran dengan menghitung pemasukan dan pengeluaran anggaran.?Upaya yang dilakukan pemerintah dan BPJS Kesehatan tersebut antara lain dengan mengalokasikan 75 persen dari setengah persen penerimaan pajak rokok daerah untuk menutup defisit anggaran tersebut.
"Cash in-nya sudah ada pajak rokok, kemudian sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan walaupun nanti kita akan coba rekonsiliasi lagi dengan berapa sebetulnya pengeluaran yang dikelola oleh pemda selama ini," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat