Direksi BUMN Tetap Dirombak, Menteri Rini dan Jokowi Bisa Digugat?

Rencana perombakan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipastikan akan terus berlanjut meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang jajaran kabinetnya membuat kebijakan strategis.

Menanggapi hal itu, mantan aktivis 1998, Ade Adriansyah menyatakan, kekuasaan Jokowi sebagai presiden patut dipertanyakan.

"Apabila perombakan direksi BUMN terus berlanjut, artinya Jokowi tidak lagi menjadi tuan, karena sudah tidak dipatuhi perintahnya, bahkan diremehkan oleh bawahannya," ujar Ade Adriansyah dalam diskusi "Babak Akhir Polemik Rencana Perombakan Direksi BUMN: Siapa Lebih Berkuasa, Jokowi atau Rini" di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Selain itu, lanjut dia, presiden juga dinilai telah melakukan pembiaran sehingga berpotensi merusak sendi-sendi tata laksana pemerintahan. Ia menilai, masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Menteri BUMN, bahkan terhadap Presiden yang telah melakukan pembiaran.

Baca Juga: Rombak Direksi BUMN, Rini Sengaja Tinggalkan Masalah?

"Patut diduga terjadi pelanggaran administrasi. Hal itu juga mengindikasikan adanya abuse of power. Bahkan, apabila direksi dan komisaris yang diganti merasa dirugikan dapat juga melakukan gugatan," saran mantan aktivis HMI itu.

Selain itu, kata dia, ngototnya Rini melanjutkan rencana perombakan tidak terlepas dari adanya dukungan entitas yang kuat di belakangnya.

"Rini sangat percaya diri karena dukungan yang kuat dari kelompok rente kekuasaan di belakang dia," ungkapnya.

Sementara itu, peneliti Founding Fathers House, Dian Permata, menyatakan, tidak heran dengan perilaku Rini tersebut.

"Secara historis, DNA Rini itu memang sosok kontroversial. Mulai dari kasus pembelian Sukhoi, BLBi di era Megawati, sampai kasus diboikot oleh DPR," ujar Dian Permata dalam diskusi yang sama.

Baca Juga: Core Indonesia: Bukan Waktu yang Tepat Ganti Direksi BUMN Bank dan Gas

Menurutnya, tidak mengherankan bila Rini tetap akan melanjutkan rencananya merombak direksi BUMN, sesuai rencananya. Apalagi dia merasa mempunyai bargain position yang sangat kuat di depan Presiden.

"Dampaknya sangat negatif bagi Presiden Jokowi, publik semakin tidak percaya. Legislatif pun berpotensi semakin melemah dukungannya," tuturnya.

Seperti diketahui, Rabu (28/8/2019) besok, RUPSLB 5 BUMN mulai digelar. Diawali Bank Mandiri yang akan menggelar RUPSLB pada Rabu (28/8/2019). Disusul Bank BTN pada Kamis (29/8), Kemudian Bank BNI dan PGN pada Jumat (30/8/2019), dan ditutup BRI pada Senin (2/9/2019).

Selasa (20/8/2019) pekan lalu, kepada wartawan Rini menyatakan bahwa rencana pergantian direksi BUMN itu tetap akan dikomunikasikan dengan Presiden. "Tunggu aja hasilnya nanti," ujarnya.