FPI Ejek Mahfud & Luhut: Itu Sikap Cinta NKRI? Pancasilais?

Sikap Pemerintah China yang mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna dengan membiarkan kapal-kapal nelayan dari negara tersebut menangkap ikan menuai protes dari rakyat Indonesia. Apalagi, pejabat pemerintah RI yang tak galak dan lunak dalam polemik ini.

Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyindir ketegasan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mempertanyakan sikap keduanya yang merupakan dua pejabat tinggi negara.

"Rakyat Indonesia bertanya, apakah sikap kedua pejabat tinggi Indonesia tersebut cinta NKRI? Apakah sudah sesuai UUD 45 dan Pancasila?" kata Munarman, dalam keterangannya, Sabtu (4/2/2020).

Baca Juga: Jabodetabek Kena Musibah, Kok Ucapan Mahfud Gak Ada Simpatinya?

Dia mengkritisi sikap yang tak tegas soal Natuna seperti menggadaikan kedaulatan ke China. Berbeda dengan ketegasan pemerintah ketika menghadapi polemik dengan rakyatnya sendiri yang sebagian umat Islam.

"Kok kedaulatan negara digadaikan ke China? Kok tidak seganas ucapan dan tindakannya ketika yang dihadapi rakyat sendiri dan umat Islam?" ujar Munarman.

Kemudian, sebagai rakyat, ia bertanya apa kemungkinan Luhut dan Mahfud sudah menjadi agen China.

"Apa sudah jadi double agent RRC? Apa karena visi bos besar harus bersikap ramah pada RRC yang komunis? Rakyat bertanya ini," tuturnya.

Sebelumnya, Mahfud bilang pemerintah China melanggar ZEE di Perairan Natuna. Menurutnya, China tak bisa asal mengklaim zona itu sebagai wilayahnya.

"Secara hukum China tidak punya hak untuk mengklaim itu, karena Indonesia tidak punya konflik perairan, tumpang tindih perairan Indonesia tidak punya," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Maka itu, kata dia, Indonesia akan mempertahankan ZEE di kawasan Laut Cina Selatan. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui langkah diplomasi yang dipimpin Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Baca Juga: Tak Soal China Investor di Indonesia, Ketua MPR Teriak: Lawan!

Langkah diplomasi tersebut di antaranya memanggil Dubes China untuk Indonesia. Dan Mahfud menyerahkan semua kepada Menlu yang melakukan dialog dengan Dubes China.

Lalu, Luhut Pandjaitan meminta persoalan di Natuna dengan China jangan diributkan. Bagi dia, jika makin ribut nanti dikhawatirkan akan membuat investasi terganggu.

"Ya makanya saya bilang jangan ribut. Untuk apa kita ribut yang enggak perlu diributin, bisa ganggu," ujar Luhut di Jakarta, Jumat (3/1/2020).