Berhasil Ciduk 3 Kapal Asing di Natuna, Edhy Gak Mau Sombong. Nyindir Pendahulu, Pak?

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo belum mau membahas secara mendetail mengenai persoalan kegiatan penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran kedaulatan oleh penjaga pantai China di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Menurut dia, yang dapat dipastikannya adalah pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM sangat berapi-api untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

Namun, metode penyelesaian perselisihannya harus dilakukan dengan kepala dingin. Diketahui bahwa China secara terang-terangan mulai mengklaim ZEE laut Natuna.

Baca Juga: Soal Klaim China di Natuna, Bu Susi Teriak: Tenggelamkan!!

"Ya enggak usah saya ceritakan di sini. Jangan bicara detail dahulu, ini hubungannya dengan keamanan dan kedaulatan negara, yang penting tetap cool, tidak terpancing, yang penting kita semua kompak di seluruh K/L (Kementerian atau Lembaga)," kata dia di kantor BPK, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Meskipun sikap penyelesaian masalah yang diambil pemerintah terhadap persoalan itu mengutamakan cara-cara dingin, ditegaskannya, kementeriannya tidak akan membiarkan kapal penangkap ikan asing melakukan aktivitasnya di Indonesia.

Buktinya, lanjut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap kapal penangkap ikan asal Vietnam di Natuna pada 30 Desember 2019. Saat ini tiga kapal tersebut telah diamankan di Pontianak, Kalimantan Barat, dibantu oleh para nelayan atau anak buah kapal (ABK) yang mendapat perlawanan sengit dari nelayan Vietnam.

"Kalau kapal nelayan yang ada kan sudah kita ambil, buktinya Vietnam kita berhasil ambil tiga, berarti jumlah itu kelihatan," ujar dia.

Dia pun menekankan, terkait pengamanan yang dilakukan di perairan Natuna, KKP akan terus berkoordinasi dengan instansi lain di bawah komando Kemenko Polhukam. Dia pun menegaskan telah mengirimkan tim ke perairan tersebut untuk memperkuat pengawasan.

Baca Juga: Edan!! Jumlah Kapal Asing di Natuna Tembus Seribu per Hari

"Pengawasan kita terus kirim tim, kita kan sudah punya mekanismenya kita ada aturannya. Satgas 115 kan perangkat tugas presiden kepada kami, dan itu akan terus berjalan, Satgas 115 bagian untuk memperkuat," papar Politikus Gerindra ini.