Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        'Ahok Lebih Jago Urus Banjir', Gerindra: Ini Upaya Jatuhkan Anies, Respondennya Aja Gak Nyambung

        'Ahok Lebih Jago Urus Banjir', Gerindra: Ini Upaya Jatuhkan Anies, Respondennya Aja Gak Nyambung Kredit Foto: Antara/Dede Rizky Permana
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Hasil survei Indo Barometer merilis persoalan banjir Jakarta seperti banjir. Survei membandingkan aspek keberhasilan Gubernur DKI dari era Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Anies Baswedan.

        Terkait urusan mengatasi banjir, responden menilai Ahok lebih bisa mengatasi banjir ketimbang Jokowi dan Anies. Ahok meraih sebanyak 42,0 persen. Jokowi dengan 25 persen, serta Anies di posisi buncit hanya 4,1 persen.

        Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Syarif menghormati hasil survei Indo Barometer yang merupakan kegiatan ilmiah. Namun, dari isi survei ia menilai seharusnya persepsi publik disertai dengan data-data sebenarnya terkait banjir di Jakarta.

        Baca Juga: Kisruh Formula E, Ketua DPRD Ngedumel ke Anies: Iki Pemerintahan Opo?!

        "Saya membacanya begini, kalau survei itu kan memotret persepsi publik terkait dengan data-data sebenarnya. Jadi, sekilas memotret kemudian dicetak begini loh. Ini kan persepsi, perasaan," kata Syarif dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Rabu (19/2/2020).

        Syarif menekankan variabel dengan data Pemprov DKI dalam penanganan banjir itu, antara lain lama durasi genangan serta cakupan wilayah. "Salah satunya itu setelah diteliti, justru terbalik dengan persepsi survei itu," tutur Syarif.

        Dia juga mempertanyakan alasan responden dari 34 provinsi. Kata dia, responden ini dinilai tak nyambung karena persoalan adalah Jakarta. "Karena masalah banjir kemudian dikaitkan dengan tingkat kepuasan, maka kan ditanya 34 provinsi, enggak nyambung. Berarti memang memotret perasaan," ujarnya.

        Bagi Syarif, survei ini tak simeteris dengan data dan persepsi. "Survei ini saya mengatakan bagian menjatuhkan upaya, saya sudah menyebut di media, upaya menjatuhkan Pak Anies lah. Anies nyaris jatuh dengan isu banjir," sebutnya.

        Menanggapi pernyataan Syarif, anggota DPRD DKI dari PDIP Yuke Yurike menyebut hasil survei Indo Barometer sebaiknya direspons positif. Ia memahami alasan responden 34 provinsi karena status Jakarta sebagai ibu kota negara. Persoalan banjir Jakarta jadi sorotan seluruh dunia.

        "Menurut saya ada suatu rumusan ilmiah. Harusnya ini ditanggapi positif saja. Namanya Jakarta, ini kan harus sorotan seluruh Indonesia. Banyak yang tahu detail, meski mereka jauh, mereka jauh di luar Jakarta," ujar Yuke dalam acara yang sama.

        Dia pun menambahkan terkait data acuan penanganan banjir versi Pemprov DKI yang disampaikan Syarif juga perlu dikritisi. Yuke menyebut titik banjir era Anies memang berkurang, tapi banyak jumlah yang awalnya tak banjir menjadi tergenang.

        Lalu, program era Anies seperti naturalisasi sungai, menurut dia, juga belum direalisasikan. "Ada beberapa program andalan Pak Anies kan seperti naturalisasi. Itu kan pun masih belum-belum konkrit," ujar Yuke.

        Terkait hal ini, dikonfirmasi terpisah, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Qadari menjelaskan alasan menyertakan responden di 34 provinsi. Alasan pertama, banjir di Jakarta menjadi sorotan publik dan isu nasional. Lalu, Jakarta sebagai ibu kota negara. Artinya, status ibu kota negara menjadi perhatian masyarakat di 33 provinsi lainnya.

        Dalam survei Indo Barometer, Ahok dinilai responden lebih bisa mengatasi banjir Jakarta dengan 42,0 persen. Posisi selanjutnya ada Jokowi dengan 25 persen. Lalu, Anies di posisi terakhir hanya 4,1 persen. Sementara sisa yang tak mengetahui 28,9 persen.

        Survei Indo Barometer ini dilakukan pada 34 provinsi. Dengan jumlah responden 1.200 dan margin of error sebesar lebih kurang 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

        Baca Juga: 2 Ribu Orang Bakal Geruduk Gedung DPR RI, Mau Tangkap Harun Masiku

        Responden adalah WNI yang sudah mempunyai hak pilih, yaitu warga yang minimal 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah. Metode penarikan sampel adalah multistage random sampling.

        Pengumpulan data dilakukan pada 9-15 Januari 2020. Pengumpulan data adalah wawancara? tatap muka menggunakan kuesioner.?

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Rosmayanti

        Bagikan Artikel: