Relawan Jokowi Dukung Pemerintah Terapkan New Normal

Sekretaris Jenderal atau Sekjen Relawan Jokowi atau ReJo Ferari Roemawi mengatakan, pemberlakukan new normal alias pola hidup baru hanya diterapkan di sebagian provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kata Ferari, tidak di semua wilayah di Indonesia akan diberlakukan tatanan baru yang mengacu kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah itu.  "Jadi hanya provinsi, Kabupaten/Kota saja yang memang kondisinya sudah ada penurunan pasein Covid-19 maka akan diberlakukan new normal.

Di Jawa Timur contohnya, tidak atau belum diberlakulan new normal karena pasein positif Covid-19 nya masih tinggi," kata Ferari Jumat (29/5/2020).

Baca Juga: 5 Juni, ASN Mulai Kerja New Normal, Ini Pedoman dan Sanksinya

Lebih lanjut dikatakan angggota DPR tahun 2004-2009 dari partai Demokrat ini, penerapan new normal ini juga dalam rangka menggerakkan roda perekonomian secara bertahap. Serta dalam pelaksanaannya tetap mengikuti protokol pencegahan Covid-19. "Bahkan akan diperketat  dalam pengawasannya," ujar Ferari.

Namun, menurut Ferari, bagi lembaga instansi pemerintah atau BUMN sudah tentu harus mengikuti petunjuk dan aturan  yang sudah dibuat.

Begitu juga dengan perusahaan maupun organisasi swasta yang punya kebijakan menerapkan pola hidup baru berarti semua karyawan atau pekerjanya harus mengikuti. 

"Ini adalah pilihan terbaik yang ada saat ini. Memang tidak ada pilihan yang sempurna disaat kondisi seprti ini. Namun, jika kita laksanakan bersama dengan baik dan penuh semangat untuk segera pulih dari kondisi darurat saat ini maka kita pasti bisa melaluinya," tuturnya.

Ferari membantah jika tudingan bahwa pemberlakuan new normal adalah bentuk kepasrahan pemerintah terhadap pandemi Covid-19 saat ini. Justru, lanjut dia, pilihan yang diambil pemerintah saat ini adalah pilihan terbaik yang ada saat ini. Hal itu dilakukan pemerintah untuk kebaikan masyarakat.

"Itu anggapan yang tendensius dan kurang tepat dalam kondisi saat ini. Mari kita jalankan dan dukung bersama keputusan pemerintah ini," pungkasnya.