Jokowi Ancam Reshuffle, Kapasitas Menteri Payah!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut situasi sekarang saat terjadi pandemi sudah semestinya diatasi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Jokowi bahkan mengultimatum akan reshuffle kabinet, bila itu dibutuhkan.

"Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," kata Jokowi dalam video rapat Kabinet 18 Juni 2020 di Istana Negara, sebagaimana diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Menanggapi hal ini, mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli buka suara. Menurutnya, posisi kabinet saat ini hanya untuk hadiah pendukung politis. 

Baca Juga: Disindir Jokowi, Terawan Cuman Manggut-manggut

Hal lain yang disampaikan Rizal, keberpihakan terhadap rakyat dinilai rendah. Pun dengan kapasitas menteri dinilai payah.

"Wong posisi kabinet hanya untuk hadiah2 pendukung politis & finansial. Keberpihakan kepada rakyat rendah, kapasitas payah, kebanyakan tidak memiliki track record bisa ‘turn-around’(mengubah jadi lebih baik) secara makro dan korporasi. Eh udah gitu, masih ada yg aji mumpung," kata Rizal lewat akun Twitternya dilansir, Senin (29/6/2020).

Sementara dalam rapat itu, Jokowi tampak meninggi nada bicaranya. Ia meminta jajaran kabinetnya mempunyai satu kesamaan pikiran bahwa saat ini dalam situasi krisis. Oleh karena itu ia menegaskan agar para kabinetnya bekerja keras.

"Saya betul-betul minta pada bapak ibu dan saudara sekalian mengerti memahami apa yang tadi saya sampaikan. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Sebelum Pidato Tanggal...

Jokowi meminta para menterinya tidak takut bila saat mengambil kebijakan untuk masyarakat, namun tidak memiliki dasar hukum. Jokowi menyatakan siap buka jalan bagi para menterinya untuk melakukan tindakan extraordinary seperti perpes dan perppu sehingga Covid-19 bisa benar-benar teratasi di Tanah Air.

"Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dan manajemen krisis. Sekali lagi kalau payung hukum masih diperlukan saya akan siapkan. Saya rasa itu," ucapnya.