Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Sadis! Melbourne Perpanjang Status Darurat Sampai 12 Bulan

        Sadis! Melbourne Perpanjang Status Darurat Sampai 12 Bulan Kredit Foto: Reuters/Loren Elliott
        Warta Ekonomi, Melbourne -

        Negara bagian Victoria dengan ibu kota Melbourne ingin memperpanjang keadaan darurat selama 12 bulan lagi. Mengapa keadaan darurat ini diberlakukan dan apa bedanya dengan keadaan darurat dari negara lain?

        Apakah tentara akan dikerahkan di jalan-jalan, seperti misalnya keadaan darurat militer? Keadaaan darurat di Victoria menjadi pemberitaan setelah Premier Daniel Andrews menyatakan pemerintah akan mengusulkan diperpanjang, yang seharusnya berakhir tanggal 13 September.

        Baca Juga: Seluruh Rakyat Australia Dipastikan Dapat Vaksin Covid-19

        Biasanya keadaan darurat hanya berlangsung sebentar dan sementara. Jadi apa sebenarnya keadaan darurat di Victoria ini?

        Keadaan darurat akan memberikan kuasa secara hukum bagi Kepala Bidang Kesehatan Victoria Brett Sutton untuk melakukan tindakan yang dilakukannya.

        Kepala Bidang Kesehatan atau Chief Medical Officer adalah jabatan yang ada di setiap negara bagian dan federal Australia, dijabat oleh para ahli yang bertindak independen dan tugasnya memberikan pendapat kepada pemerintah.

        Jabatan ini bukan jabatan politik karena di negara bagian masih ada jabatan Menteri Kesehatan yang biasanya diisi oleh anggota parlemen dari partai yang memerintah saat itu.

        Lewat jabatan ini, Brett memberikan imbauan untuk pemakaian masker, jumlah orang yang boleh mendatangi pub atau hal berkenaan dengan karantina.

        Keadaan darurat juga memberikan kuasa kepada Kepala Bidang Kesehatan dan petugas lainnya untuk menahan siapa saja "dalam masa tertentu untuk mengurangi risiko ancaman terhadap kesehatan publik".

        Kuasa lain yang bisa dilakukan adalah membatasi pergerakan orang, melakukan pemeriksaaan tempat tanpa surat izin, dan "memberikan perintah kepada petugas untuk melakukan sesuatu guna melindungi kesehatan publik".

        Premier Daniel menggambarkan keadaan darurat ini sebagai "instrumen hukum" yang memungkinkan penerapan aturan keselamatan dari COVID-19 di tempat kerja, pembatasan di kafe dan restoran, serta kekuatan hukum untuk mengawasi mereka yang dites positif harus menjalani isolasi di rumah selama 14 hari.

        Apa yang ingin dilakukan pemerintah Victoria?

        Aturan mengenai keadaan darurat di Australia tercantum dalam Undang-undang Kesehatan dan Kesejahteraan Publik yang membatasi penerapan keadaan darurat selama enam bulan saja.

        Di negara bagian Victoria, termasuk Melbourne, keadaan darurat pertama kali diterapkan tanggal 16 Maret, setelah ada beberapa kali perpanjangan selama empat minggu, yang tadinya akan berakhir 13 September.

        Karena itu sekarang pemerintah negara bagian Victoria ingin mengubah UU tersebut, sehingga bisa memperpanjang keadaan darurat selama 12 bulan lagi, sehingga periode keseluruhan adalah 18 bulan.

        Sekali diberlakukan, keadaan darurat hanya bisa diterapkan empat minggu, kemudian bisa diperpanjang.

        "Peraturan penting yang sudah ada, dan kerangka hukum untuk melindunginya, tidak akan bisa berakhir begitu saja tanggal 13 September," kata Daniel.

        "Bisa saja ini akan berakhir kurang dari 12 bulan, kita tentu berharap begitu.

        "Bila ada vaksin tahun depan, maka peraturan yang ada tidak akan diperlukan lagi. Tetapi kita harus berasumsi bahwa vaksin itu tidak akan ada."

        Pemerintah Victoria mengatakan akan mengajukan usulan tersebut ke parlemen di Melbourne minggu depan.

        Pihak oposisi: ini untuk mengambil kuasa

        Premier Daniel berasal dari Partai Buruh, dan pihak yang menjadi oposisi di Victoria adalah Partai Koalisi Liberal/Nasional.

        Ketuanya, Michael O"Brien mengatakan partainya tidak akan mendukung usulan Daniel Andrews bagi perpanjangan keadaan darurat tersebut selama 12 bulan.

        Pemimpin oposisi di Victoria Michael O'Brien mengatakan bila perlu diperpanjang, keadaan darurat tidak harus diperpanjang sampai 12 bulan. (ABC News)

        "Pihak oposisi, Liberal dan Nasional, akan menentang usaha mengambil segala kuasa ini dengan seluruh kekuatan yang kami miliki," katanya.

        "Ini bukanlah tindakan seorang demokrat. Ini adalah tindakan seorang menteri utama yang sudah gila kuasa."

        Michael mengatakan bila pun ada perpanjangan haruslah dilakukan dengan batas waktu yang lebih pendek dan harus ada proses akuntabilitas di dalamnya.

        "Kita mengerti dalam situasi pandemi kadang perlu ada pembatasan. Namun ada alasan mengapa dalam UU keadaan darurat dibatasi enam bulan," katanya.

        "Karena tidak seorang pun, entah itu premier, politisi yang boleh memiliki kuasa terhadap nasib warga Victoria tanpa waktu tidak terbatas."

        "Kita melihat jumlah kasus menurun, namun Daniel ingin memperpanjang kuasanya terhadap warga Victoria. Apakah ini masuk akal?"

        Belum diketahui dengan pasti apakah ketika dibicarakan di parlemen usulan memperpanjang keadaan darurat nantinya akan bisa lolos.

        Ketika ditanya apakah dia memiliki strategi lain bila usulan keadaan darurat tidak diterima, Premier Daniel mengatakan dia masih "memiliki senjata lain".

        "Peraturan mengenai keadaan bencana lebih tinggi kedudukannya dari keadaan darurat," katanya.

        "Tetapi sebenarnya hal yang paling logis adalah kita harus menerima kenyataan diperlukan aturan. Ini bukan soal kebebasan individu, ini mengenai kesehatan publik. Kita perlu melindungi semua orang."

        Dalam aturannya, keadaan bencana diatur lewat UU Penanganan Keadaan Darurat yang memberi kuasa kepada polisi untuk menerapkan pembatasan jam malam dan pembatasan pergerakan dalam radius lima kilometer.

        Ini merupakan kuasan tambahan kepada Menteri Urusan Kepolisian dan Layanan Darurat, Lisa Neville untuk menangani pandemi.

        Daniel mengatakan semua aturan sekarang diperlukan, karena ketika UU tersebut diloloskan 15 tahun lalu, para politisi tidak pernah membayangkan hal seperti pandemi COVID-19 akan terjadi.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Bagikan Artikel: