Faisal Basri: Vaksin yang Ditunggu Pemerintah Belum Tentu Mujarab

Ekonom senior Faisal Basri memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memberikan masukan terkait penyelamatan ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Faisal mengatakan bahwa dirinya mengaku cemas jika pemerintah hanya berfokus pada pemulihan ekonomi tanpa mempedulikan angka kasus penularan.

Baca Juga: Panglima TNI dan Kapolri Kompak, DPR: Anak Buahnya Tiru Dong!

Baca Juga: Fakta Seputar Harga Vaksin Covid-19 di Indonesia: Rp400.000?

“Saya takut respons pemerintah itu makin tidak peduli dengan Covid-19. (hanya) Peduli dengan pemulihan ekonomi yang tercermin di dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020,” ujarnya di gedung DPR, Senin (31/8/2020).

Lanjutnya, ia menjelaskan terkait perubahan struktur Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, yang kini dinamai Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Gugus tugas yang tadinya dipimpin langusng oleh Presiden, sekarang di bawah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Betul-betul penanganan virus ini lebih ke arah ekonomi,” ucapnya.

Ia pun menyayangkan dalam penanganan kesehatan Covid-19 pemerintah hanya menunggu vaksin ditemukan. “Jadi, sebelum vaksin datang kita tidak tahu apa yang dilakukan pemerintah, tidak ada strategi. Tidak pernah kita bicara strategi penanganan virus, hanya menunggu vaksin saja. Dan vaksin ini belum tentu mujarab,” imbuhnya.

Tambah dia, langkah pemerintah kalah cepat dari penularan Covid-19. Bahkan, sejumlah tes Covid-19 baik Rapid Test maupun PCR secara masal masih sangat sedikit jika dibandingkan negara lain.

“Coba lihat sekarang Singapura dan Malaysia kasusnya sudah sangat rendah, dia melakukan testing terus. India yang penduduknya miliaran, per hari testing itu 1 juta. Kita 20.000 juga hampir nggak pernah,” ungkapnya.

Sambung dia, padahal, penanganan virus pandemi tersebut menjasi sangat krusial. Menurut dia, jika hanya fokus pada perekonomian saja, pemulihannya akan semakin lama.

“Nah. itu yang disebut second wave atau double punch oleh OECD yang membuat pertumbuhan ekonomi kita akan minus 3,8 persen tahun ini,” tukas dia.