Kemenkeu dan PBB Selenggarakan Pertemuan Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan

WE Online, Jakarta -?Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik PBB (UN-ESCAP) menyelenggarakan pertemuan pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Jakarta pada 10 hingga 11 Juni 2014.

"Negara-negara di Asia Pasifik menghadapi berbagai tantangan ke depan, salah satunya adalah ketimpangan yang tidak hanya perlu penanganan dari sisi kemiskinan saja, tetapi lebih jauh dari itu," kata Menkeu M Chatib Basri di sela acara tersebut di Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Kegiatan tersbut mempertemukan tokoh pemerintahan, swasta dan kelompok masyarakat madani guna membahas isu mobilisasi pendanaan domestik dan internasional untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Asia Pasifik.

Pertemuan dibuka Menkeu Chatib Basri dan Wakil Sekjen PBB sekaligus Sekretaris Eksekutif UN-ESCAP Shamshad Akhtar. Kegiatan diikuti sekitar 150 peserta terdiri dari menkeu, gubernur bank sentral dan pejabat tinggi dari 30 negara di Asia Pasifik.

Pertemuan itu merupakan salah satu tindak lanjut kesepakatan para pemimpin negara pada pertemuan serupa di Rio de Janeiro, Brazil pada 2012 mengenai pentingnya isu infrastruktur, pengembangan sosial, serta perubahan iklim dalam agenda pembangunan global terutama kerangka pembangunan pasca-2015 serta menekankan pentingnya aspek pendanaan dalam merealisasikan agenda global itu.

PBB telah menunjuk 27 perwakilan masyarakat madani, sektor swasta, serta pemimpin negara untuk bergabung dalam kelompok pemuka tingkat tinggi pembangunan berkelanjutan yang diketuai Presiden SBY bersama Presiden Ellen Johnson Sirleaf dari Siberia dan PM David Cameron dari Inggris Raya.

Selain itu, juga telah dibentuk Komite Ahli antarnegara Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan yang bertugas mempersiapkan laporan atas usulan strategi pembiayaan pembangunan berkelanjutan untuk memfasilitasi mobilisasi sumber daya pendanaan disertai dengan penggunaan yang efektif untuk merealisasikan agenda pembangunan berkelanjutan.

Keanggotaan Indonesia dalan komite tersebut diwakili oleh Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional.

Hasil pertemuan di Jakarta itu akan menjadi bahan masukan bagi Komite Antarnegara Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, yang kemudian akan dilaporkan kepada Sidang PBB di New York pada September 2014. (Ant)