PDIP Kecewa Berat Demo Omnibus Law Ricuh: Ada Kepentingan Politik

Demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) meluas hingga ke 22 kota pada Kamis (8/10/2020) lalu. Nyaris di seluruh daerah gelaran aksi berujung ricuh dan merusak.

Terkait demo yang berujung ricuh tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku kecewa berat. PDIP menuding ada kepentingan politik di balik demo yang berakhir rusuh tersebut. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Baca Juga: Dibilang Basi oleh PDIP, Elite Demokrat Ingatkan Drama Puan Menangis saat Kenaikan BBM

Dia tidak menampik jika demokrasi menjamin hak konstitusional untuk menyatakan pendapat. Namun, demonstrasi juga wajib tertib, tidak mengganggu, dan mengikuti protokol Covid-19. Demonstrasi yang anarkis, ujar Hasto, berimplikasi luas dan menyentuh hal yang mendasar, yaitu terganggunya rasa aman dan ketertiban umum.

"Aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Prioritaskan tindakan hukum bagi pelaku tindakan anarkis, dan aktor di belakangnya," ujar Hasto dalam keterangannya.

PDIP, lanjutnya, mengingatkan pesan para pendiri bangsa bahwa yang terpenting dalam pelaksanaan undang-undang itu adalah semangat penyelenggara negara. Semangat Presiden Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin, menurutnya adalah berpihak kepada rakyat. Semangat itu tertuang dalam upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan maupun pekerjaan.

Pemerintah juga peka terhadap instrumen sosial seperti program bantuan sosial. Mengenai polemik UU Ciptaker, PDIP meyakini Presiden Jokowi akan mengedepankan dialog. Namun tetap menegakkan hukum jika diperlukan. Pasalnya, tanggung jawab presiden itu besar, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

"Seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju juga harus proaktif mengambil inisiatif melakukan dialog khususnya kementerian yang berkaitan dengan perekonomian nasional, tenaga kerja, sosial politik keamanan," ujar mantan anggota DPR ini.

Menurutnya, dialog adalah jalan terbaik dan berfokus utama tetap pada penanganan pandemi dan memastikan perbaikan di aspek perekonomian rakyat.

"Dunia menghadapi ancaman krisis ekonomi, suasana kondusif diperlukan," pungkasnya.