Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Melihat Kaitan Absurd dari Israel-Turki dalam Konfrontasi Armenia-Azerbaijan

        Melihat Kaitan Absurd dari Israel-Turki dalam Konfrontasi Armenia-Azerbaijan Kredit Foto: DNA India
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pertempuran antara Azerbaijan dan Armenia di Nogoro Karabakh terus berlangsung, meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata pada akhir pekan lalu. Azerbaijan sebelumnya mengeklaim berhasil memukul sejumlah tentara pro Armenia dan merebut banyak desa

        Azerbaijan mendapat dukungan moril dari Pemerintah Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berulang kali menegaskan, bahwa Turki akan selalu berdiri bersama rakyat Azerbaijan. Turki disebut memiliki ikatan kultur, dan kebangsaan dengan Azerbaijan.

        Baca Juga: Media Bernyali Besar Ini Bongkar 4 Aktor Utama dari Perang Armenia-Azerbaijan

        Bahkan, hubungan keduanya sering disematkan sebagai 'dua negara, satu bangsa'.  Selain itu, Turki adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Azerbaijan pada 1991 setelah jatuhnya Uni Soviet.

        Kendati demikian, hubungan erat dengan Turki, tak membuat Baku menjauh dari Israel. Selama pertempuran, Azerbaijan memanfaatkan pasokan senjata dari Israel yang sudah dibeli selama ini. Hal itu memicu protes dari Armenia yang merasa dirugikan dengan pengiriman-pengiriman senjata tersebut.

        Seperti dilansir Middleeasteeye, Israel dan Azerbaijan telah mempunyai hubungan sejak 2010 silam. Keduanya membuat aliansi strategis yang didukung AS untuk melawan ancaman Iran.

        Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga pernah mengunjungi Baku dan berbicara dengan presiden Ilham Aliyef. Perkiraan nilai penjualan senjata saat ini mencapai 7 miliar dolar AS. Sejumlah senjata yang dibeli antara lain artileri, misil, dan kapal laut.

        Karena itu, aliansi tak langsung yang dimainkan Azerbaijan terbiang unik. Secara politik internasional, Turki dan Israel memiiki perbedaan cukup tajam di beragam isu, salah satunya Palestina. Pidato-pidato Erdogan juga kerap membuat geram Israel.

        Pertemuan Turki dan Rusia

        Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Mevlut Cavusoglu dan Menlu Rusia Sergei Lavrov mengadakan percakapan melalui telepon membahas konflik yang tengah berlangsung di Nagorno Karabakh, Ahad (11/10/2020) waktu setempat. Keduanya membahas pelanggaran gencatan senjata Armenia di wilayah yang diperebutkan itu.

        Menurut sumber diplomatik yang dilansir laman Anadolu Agency, Cavusoglu meminta Lavrov untuk memperingatkan Armenia untuk mematuhi gencatan senjata. Cavusoglu juga berbicara dengan Jeyhun Bayramov, mitranya dari Azerbaijan melalui telepon dan membahas serangan Armenia terhadap warga sipil.

        Sebelumnya gencatan senjata sudah mulai berlaku pada Sabtu untuk pertukaran tahanan dan pengambilan jenazah. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan trilateral di Moskow pada Jumat lalu antara para menteri luar negeri Rusia, Azerbaijan, dan Armenia.

        Pemerintah Azerbaijan menyebut Armenia melanggar gencatan senjata di wilayah Nagorno-Karabakh yang diduduki tak lama setelah diberlakukan. Pasukan Armenia disebut melakukan serangan di wilayah Aghdara-Tartar dan Fuzuli-Jabrayil.

        Kendati demikian, Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Mnatsakanyan mencatat bahwa Azerbaijan melanggar perjanjian gencatan senjata, melanjutkan serangannya terhadap Nagorno Karabakh (Artsakh).

        "Gencatan senjata yang diumumkan dalam pernyataan bersama tanggal 9 Oktober di Moskow harus dihormati dan dilaksanakan. Azerbaijan terus menyerang Nagorno Karabakh setelah pukul 12 siang hari ini, melanggar komitmen mereka. Stepanakert dibom sekarang. Ini adalah agresi yang keji," ujar Mnatsakanyan dikutp laman Armen Press, Ahad kemarin.

        Hubungan antara kedua bekas republik Soviet itu telah tegang sejak invasi 1991. Namun, bentrokan baru-baru ini dimulai pada 27 September yang menyebabkan banyak korban sipil. Empat resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan dua resolusi Majelis Umum PBB (UNGA), serta banyak organisasi internasional, telah menuntut penarikan pasukan pendudukan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: