Pemerintah Mau Tambah Utang Rp360 Triliun, Indef: Gali Lubang Semakin Dalam

Utang pemerintah per bulan September tahun ini sudah mencapai Rp5.756,87 triliun, naik Rp1.000 triliun lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ke depan, jumlah itu kemungkinan akan makin bertambah lagi sebab pemerintah sudah berencana untuk menambah utang lagi sebesar Rp360 triliun.

Rencana tersebut bisa dilihat dari laman resmi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Di situ tertulis, pemerintah mau menambah utang sebesar 25,36 miliar dolar AS atau sekitar Rp360,25 triliun.

Baca Juga: Kasih Utang Indonesia AUD1,5 Miliar, Ini Alasan Australia 

Pemerintah sudah menyiapkan 25 program yang nantinya akan dibiayakan dari utang tersebut. Mayoritas, 25 program itu untuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di antaranya Program Pembangunan Jalan Tol sebesar 4,77 miliar dolar AS; Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 995,81 juta dolar AS; Program Pembangunan Desa 76,34 juta dolar AS; Program Penguatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 110,61 juta dolar AS; dan Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan 1,96 miliar dolar AS.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengaku belum mengetahui rencana penambahan utang tersebut mengingat rencana penambahan utang Rp360 triliun tersebut merupakan program yang disampaikan oleh Bappenas.

"Yang bicara kan Bappenas, coba ditanyakan dulu ke Bappenas. Saya juga belum tahu itu. Bisa ditanyakan dulu ke yang bicara," katanya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengaku kecewa bila rencana tambah utang itu benar adanya. Menurutnya, dengan mengajukan utang baru untuk infrastruktur maka pemerintah tak punya prioritas. 

Padahal saat dunia sedang dilanda pandemi, negara-negara lain fokus pada stimulus kesehatan dan perlindungan sosial. Sementara di Indonesia malah fokus untuk membangun infrastruktur.

"Sementara infrastruktur yang sudah beroperasi karena daya beli sedang turun justru sepi dan jadi beban bagi BUMN," terang Bhima.

Prediksinya, ekonomi baru bisa pulih tahun 2022. Dengan penambahan utang tersebut, ruang gerak fiskal makin sempit. Artinya, Indonesia semakin tersandera utang. Catatannya, saat ini saja, setiap warga Indonesia sudah menanggung Rp20,5 juta dari total utang pemerintah.

"Ujungnya, ketika utang hari ini jatuh tempo, misalnya 20 tahun lagi maka pemerintahan di 20 tahun ke depan yang harus terbitkan utang baru untuk menutup beban yang lama. Terus begitu. Gali lubang semakin dalam," cetus Bhima.

Namun, Ekonom senior Indef, Enny Sri Hartati, menilai utang bukanlah hal yang haram. Menurutnya, ada dua poin penting sebelum berutang. Pertama, bisa mengerek produktivitas. Kedua, punya kemampuan lebih tinggi dari beban yang dibayarkan. Pahitnya, selama negara menumpuk utang maka fiskalnya memburuk.

Dia menjelaskan, selama ini penerimaan terbesar negara adalah pajak. Lalu, bandingkan dengan cicilan bunga utang. Penerimaan pajak Indonesia kurang dari Rp1.000 triliun, apalagi di masa pandemi seperti ini sedangkan beban cicilannya lebih dari Rp400 triliun.

"Penerimaan hanya untuk membiayai bunga utang. Apa rasional?" terangnya.

Baca Juga: Bayar Utang, Cadangan Devisa RI Merosot 1,5 Miliar Dolar AS

Selama ini utang pemerintah tidak produktif karena mengalir ke sektor konsumtif. Uang hasil pinjaman, kata dia, digunakan untuk bayar utang sebelumnya, alias gali lubang tutup lubang. Alhasil, ruang fiskal terbatas sehingga alokasi pengeluaran pemerintah ke sektor produktif menurun dan negara tak mampu mengakselerasi ekonomi.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan setiap utang pemerintah pasti sudah dihitung secara matang. Bukan asal utang, tapi sudah direncanakan. Sebab, utang merupakan salah satu strategi pembiayaan fiskal pemerintah. Utang masih sesuai dengan kebutuhan dan masih dalam batas aman sesuai aturan main yang berlaku.