Dukung Penuh Reshuffle, Demokrat Pedes Sindir Moeldoko, Ungkit Syahwat Politik

Partai Demokrat mengaku menghormati rencana reshuffle atau perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, reshuffle adalah hak prerogatif daripada seorang presiden.

Pernyataan itu disampaikan Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani ihwal rencana reshuffle setelah pembentukan Kementerian Investasi dan meleburnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

"Kami menghargai reshuffle kabinet adalah otoritas dan hak prerogatif Presiden," ujarnya kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).

Baca Juga: Reshuffle Berembus Kencang, Nama Ahok Mencuat Pimpin Kementerian Investasi

Baca Juga: Buka-bukaan Alasan SBY Daftarkan Logo Demokrat, Orangnya AHY Ancam Somasi Gerombolan Moeldoko

Dia menjelaskan Partai Demokrat tak segan-segan mendukung langkah yang diambil presiden jika memang hal tersebut bisa mengatasi krisis yang menerpa Indonesia. Antara lain, krisis ekonomi dan krisis kesehatan.

"Jika pemerintah memandang perubahan nomenklatur serta pembentukan kementrian investasi ini akan membantu mengatasi masalah yang saat ini masih menerpa yaitu kirisis kesehatan dan krisis ekonomi, akan kami dukung," terangnya.

Demokrat, lanjutnya, menilai situasi yang dihadapi pemerintah akibat pandemi COVID-19 ini tidaklah ringan. Oleh karenanya, pemerintah diminta tidak boleh gagal fokus dalam menentukan skala prioritas saat bekerja.

"Pembantu-pembantu presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi presiden. Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi," paparnya.

Baca Juga: Anies Tak Suka Tutupi Boroknya, Buktinya Dia Blak-blakan Ungkap...

Di samping itu, Demokrat juga menyoroti rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Menurut dia, di tengah masalah yang belum selesai dan krisis yang belum teratasi serta keterbatasan sumber daya, termasuk pembiayaan di sisi lainnya, memaksakan agenda ini tetap berjalan menjadi tanda gagal fokus pemerintah.

"Pemerintah harus lebih peka membaca apa yang menjadi aspirasi rakyat," pungkasnya.