Pelaku Usaha: Kami Sudah Ikut Nanggung Beban, Implementasi PPKM Mikro Tolong Diperhatikan!

Pemerintah akan melakukan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro selama 14 hari sejak 22 Juni-5 Juli 2021.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Tutum Rahanta meminta pemerintah menjunjung tinggi implementasi kebijakan tersebut agar tepat sasaran.

Baca Juga: Deretan Kepala Daerah yang Jalankan Instruksi Mendagri soal PPKM Mikro, Ada Mas Ganjar

"Mau apapun namanya, bagi kami yang paling penting itu implementasi di lapangannya. Mau usulan itu bagaimana, yang penting pengawasan dan implementasi pelaksanaannya tepat," tukas Tutum kepada Warta Ekonomi, Senin (21/6/2021).

Tutum menilai kebijakan protokol kesehatan dari awal pandemi pada Maret 2020 lalu hingga sekarang masih belum terlaksana dengan baik. Hal itu yang membuat lonjakan kasus Covid-19 terjadi lagi.

"Kalau (implementasi kebijakan) dilaksanakan dengan baik, apalah arti namanya. Tapi kalau itu kendor, di situlah problemnya," ujar Tutum.

Dewan HIPPINDO tersebut mengatakan kebijakan pembatasan memiliki dampak pada perkembangan ekonomi para pelaku usaha.

"Jam yang dibatasi itu mengganggu kunjungan. Contohnya, kapasitas yang ditentukan dengan jam yang diperpendek sangat memungkinkan orang jadi sungkan makan di restoran," lanjutnya.

Dengan kondisi tersebut, Tutum menilai para pelaku usaha juga turut menanggung beban akibat kebijakan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah. Menurunnya aktivitas konsumsi masyarakat akan semakin menyulitkan kondisi perekonomian pelaku usaha, padahal mereka juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak para karyawan.

"Siapa yang mau menanggung beban itu? Mau tidak mau kami lagi," ungkapnya.

Tutum bersedia berkoordinasi dengan pemerintah atas kebijakan PPKM mikro, namun dia meminta pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan penanganan Covid-19 dengan tegas.

"Kalau saya, ini karena kita terlanjur ikut menanggung beban, okelah kita sakit perut dalam dua minggu lagi. Tapi pelaku usaha mana pun yang tidak menerapkan prokes dengan baik, perlu diadakan tindakan yang cukup keras," kata Tutum.

Sedangkan di sisi sebaliknya, Tutum ingin pemerintah mendukung para pelaku usaha yang menjunjung tinggi penerapan prokes.

"Mudah-mudahan angka turun dan vaksin secepatnya disuntikkan sehingga bisa segera menimbulkan herd immunity," harapnya.