Transisi Energi dan Transportasi Bersih Dianggap Jadi Solusi Polusi Udara di Jakarta

Engagement Manager dari Traction Energy Asia, Aricky Amukti, menuturkan berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sebanyak 75 persen polusi udara di Jakarta masih disebabkan oleh asap akibat penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil.

Sementara, berdasarkan data dari Jakarta.bps.go.id, terungkap, tahun 2020 terdapat lebih dari 20 juta kendaraan bermotor di Jakarta yang 80 persen didominasi oleh sepeda motor. Upaya untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor dengan sosialisasi peralihan ke transportasi umum dan penggunaan kendaraan rendah emisi masih sangat minim.

Baca Juga: Koalisi Ibu Kota Desak Perbaikan setelah Tuntutan Udara Bersih di Jakarta Menang di Pengadilan

"Selain dari emisi kendaraan bermotor, polusi udara di Jakarta juga disebabkan oleh aktivitas PLTU di sekitarnya, yaitu tiga PLTU di Jawa Barat dan tujuh PLTU di Banten. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten perlu bekerja sama untuk pengendalian penggunaan PLTU agar bisa memperbaiki kualitas udara menjadi lebih sehat," katanya dalam webinar "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Tuntunan Udara Bersih Jakarta, Apa Langkah Selanjutnya?", Kamis (7/10/2021).

Menilik kembali soal tingginya polusi udara akibat kendaraan bermotor, Ricky menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi untuk beralih ke bahan bakar rendah emisi seperti biofuel generasi kedua dan transisi ke kendaraan listrik.

Namun sayangnya, dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan masih belum maksimal. Padahal, hal tersebut dapat menjadi solusi untuk permasalahan polusi udara di kota besar seperti Jakarta.

"Jika peraturan terkait penggunaan biofuel dan kendaraan listrik diperkuat di sektor transportasi, Indonesia akan memiliki udara yang lebih bersih. Selain itu, juga dapat mengurangi tingkat ketergantungan impor minyak dan bahan bakar. Perlu keseriusan agar ke depannya penggunaan BBM bisa berkurang dengan membangun infrastruktur yang baik," tambahnya.

Sementara itu, Peneliti International Council on Clean Transportation (ICCT) Tenny Kristiana menyampaikan dukungannya terhadap penggunaan kendaraan listrik yang dapat mengurangi konsumsi BBM sekaligus baik untuk mengurangi polusi udara. Hal ini sejalan dengan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB) yang didukung oleh Kementerian ESDM, pemerintah daerah serta BUMN, dan perusahaan swasta lainnya.

Guna mendukung pengendalian polusi udara, kata Tenny, peralihan ke kendaraan listrik menjadi pilihan yang paling tepat. Sebab, kendaraan listrik menghilangkan semua polutan lokal dari kendaraan, seperti NOx, PM, HC hingga CO. Dengan begitu, Indonesia bisa secara bertahap beralih ke kendaraan listrik dimulai dari kendaraan umum, kendaraan pemerintah, hingga nanti ke kendaraan pribadi, terutama roda dua.

"Namun, ada hal penting yang perlu dilakukan, yakni pembangunan ekosistem kendaraan listrik, seperti pembangunan stasiun pertukaran baterai hingga secara bertahap mengganti sumber listrik dari bahan baku fosil ke energi terbarukan dari geothermal, angin, hingga tenaga surya," katanya.

Selain itu, satu hal yang juga sangat penting, yakni pemerintah memberikan lebih banyak subsidi dan insentif bagi pemilik kendaraan listrik agar bisa menarik banyak peminat baru. Menurut perhitungan ICCT, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0% atau pembebasan pajak transfer saja belum cukup untuk membuat kendaraan listrik bersaingan dengan kendaraan internal combustion engine (ICE).

"Selain dapat mengendalikan polusi udara, penggunaan kendaraan listrik juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai efek dari industrialisasi kendaraan listrik sehingga sumber daya manusia (SDM) Indonesia juga akan menjadi lebih terampil dan terlatih untuk bisa mengembangkan kendaraan listrik produksi dalam negeri di masa depan," tutupnya.