Pandemi Dinilai Bikin Hunian Jadi Lebih Rentan: Hunian Layak Perlu Ditingkatkan

Indonesia diyakini masih menghadapi sejumlah permasalahan terkait hunian bagi masyarakat, terutama masyarakat berpengasilan rendah (MBR). Kondisi tersebut makin diperparah dengan hadirnya pandemi yang dipandang makin membuat hunian menjadi lebih rentan terhadap transmisi penyakit.

"Selama pandemi, masyarakat diminta untuk stay at home. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga yang memilii ukuran rumah over crowded yang rentan terhadap transmisi penyakit. Kondisi ini makin menekankan betapa pentingnya keberadaan rumah layak, khususnya di masa pandemi," kata Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia Susanto Samsudin dalam konferensi pers Indonesia Housing Forum 2021, Senin (11/10/2021).

Baca Juga: KADIN: Kondisi Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Perlu Jadi Perhatian

Lebih lanjut, Susanto mengatakan perlu adanya sinergi dari seluruh pihak untuk dapat mengatasi permasahan hunian bagi MBR, baik dari sisi pemerintah, swasta, hingga masyarakat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Budiarsa Sastrawinata berharap akan ada kolaborasi antar para pemangku kepentingan guna meningkatkan kapasitas industri properti di Indonesia.

"Khususnya sektor hunian yang terjangkau di kawasan Asia Pasifik. Hunian atau perumahan merupakan bagian dari sebuah industri besar properti sehingga permasalahan yang dihadapi menjadi sangat kompleks," ungkap Budiarsa.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dari sektor hunian, khususnya bagi MBR, adalah terkait pembiayaan. Untuk itu, dia meyakini perlu adanya formula khusus untuk memeriksa instrumen pembiayaan dari berbagai pelaku, baik di sektor publik maupun swasta, untuk mendanai perumahan yang terjangkau.

Hingga sejauh ini, Budiarsa melihat pemerintah maupun perbankan telah menghadirkan banyak program untuk mendongkrak kembali industri properti Indonesia. Misalnya, program Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) oleh pemerintah berdampak pada meningkatan daya beli masyarakat di sektor properti.

Kemudian, perbankan juga memberikan program restrukturisasi pinjaman yang ia yakini berperan penting dalam pembiayaan di sektor properti bagi masyarakat.

"Kami sangat mengapresiasi kebijakan-kebijakan tersebut yang langsung memberikan dampak positif untuk industri properti. Kami dari KADIN juga berupaya membuat iklim usaha yang lebih kondusif supaya kita bisa memberikan kesempatan pada masyarakat untuk bisa membeli hunian yang layak," pungkasnya.