Prabowo Didorong-dorong Lagi Maju Pilpres, Siapa yang Tanggung Biayanya?

Prabowo Subianto dipastikan akan diusung oleh Partai Gerindra sebagai capres pada 2024 mendatang.

Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Daerah DPD Gerindra Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengatakan ada tiga faktor yang harus dipenuhi supaya Prabowo bisa memenangkan pemilihan presiden (pilpres).

"Pertama, dari Prabowo-nya sendiri apa betul masih berniat (mencalonkan diri sebagai capres) setelah tiga kali menjadi capres dan kalah," kata Indria dikutip dari Republika, Senin (11/10).

Indria mengakui, masih terbuka kemungkinan Prabowo kembali menjadi capres jika mendapatkan dorongan. Apalagi, dia melanjutkan, kalau syaratnya harus ketua umum partai maka Partai Gerindra tentu tidak memiliki calon yang lain.

Faktor kedua, dia melanjutkan, apakah ada yang siap untuk menanggung semua biaya politik untuk kampanye capres di pemilihan presiden mendatang karena biayanya yang mahal. Faktor terakhir atau ketiga, dia melanjutkan, siapa calon wakil presiden yang dianggap memiliki kemampuan bisa mengetahui Prabowo dan mendampinginya, bisa jadi Sandiaga Uno hingga Hatta Rajasa.

Namun, ia tak mau berkomentar banyak mengenai kemungkinan calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo karena hal itu menjadi terlalu gegabah. Apalagi pemilihan pemimpin Indonesia itu masih 3 tahun lagi.

Ihwal kemungkinan rival Prabowo nantinya, ia menilai tentu tidak ada kalau dari partai internal sendiri. Sementara kalau dari luar partai, dia melanjutkan, banyak yang disebut-sebut di survei misalnya Ganjar Pranowo hingga Anies Baswedan. Dia menilai, tidak menutup kemungkinan dua nama ini bisa jadi saingan Prabowo.

"Kalau melihat semangatnya, orang-orang yang baru itu seperti Ganjar dan Anies itu kelihatan (ingin menjadi capres). Walau Ganjar masih tergantung partainya karena partainya kelihatan lebih suka memilih Puan Maharani," katanya.

Kendati demikian, menurutnya prediksi ini masih terlalu awal. Masih lama untuk menduga-duga lebih presisi berdasarkan unsur-unsur objektif.

"Sekarang belum bisa ditentukan, Belanda masih jauh," ujarnya.

Sebagai pengamat, ia mengaku belum bisa membaca kemungkinan itu. Menurutnya, ini tentu berbeda dengan pemilik lembaga survei karena ini menyangkut bisnis. Artinya semakin banyak survei tentu semakin bagus.