Pasar Tradisional di Jabar Terapkan Transaksi Non Tunai

Pasar Tradisional di Jabar Terapkan Transaksi Non Tunai

BANDUNG,- Digitalisasi memegang peranan strategis baik dalam masa pandemi, dalam masa proses pemulihan ekonomi maupun pasca pandemi. Tantangan ekonomi di era pandemi sangat besar, dan daya tahan hidup dari pelaku bisnis termasuk UMKM banyak tertolong oleh digitalisasi proses bisnis. 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Herawanto menjelaskan pada masa pemulihan ekonomi dan pasca pandemi ke depan, digitalisasi menjadi kunci utama pembentukan daya saing. Tidak hanya untuk survive namun juga berkembang memenangkan pertarungan bisnis. 

Melihat peran penting digitalisasi tersebut, maka transformasi digital harus bersifat komprehensif yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, dan perlu diimplementasikan di berbagai ekosistem yang ada.

Baca Juga: Jabar Quick Response dan Basarnas Latih Relawan Kebencanaan di 27 Kabupaten/Kota

"Salah satu ekosistem yang didorong untuk bertransformasi secara digital adalah ekosistem pasar tradisional yang merupakan sentra ekonomi kerakyatan,"kata Herawanto kepada wartawan saat “Launching Digitalisasi Pasar Rakyat Juara Jawa Barat dan Pencanangan Pasar S.I.A.P (Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai) QRIS: Pasar Atas Baru Cimahi”, Senin (15/11/2021) sore.

Kegiatan ini merupakan perwujudkan sinergi antara program “S.I.A.P QRIS” dari Bank Indonesia, program “Pasar Rakyat Juara Jawa Barat” dari Pemprov Jawa Barat, dan program “Digitalisasi Pasar Rakyat” yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan RI.

Implementasi program digitalisasi pasar di Jawa Barat ini tidak terlepas dari peran dan kontribusi dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang saat ini telah terbentuk di seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat. TP2DD di Jawa Barat memiliki keunggulan tersendiri yaitu sebagai adalah wadah para Kepala Daerah baik di level provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendorong, mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah di segala aspek, baik di lingkungan pemerintah, di dunia usaha termasuk UMKM, serta di masyarakat termasuk dunia pendidikan, dan tidak hanya di lingkup transaksi keuangan pemerintah daerah saja.

Herawanto mengungkapkan implementasi program digitalisasi di Pasar Atas Baru Cimahi ini memiliki karakteristik khusus, yakni dilakukan secara simultan dan end-to-end di berbagai lini, dan direncanakan akan berlanjut sampai ke berbagai aspek pelaku ekonomi yang terlibat di pasar tersebut.

Pada tahap awal, digitalisasi dimulai dari pembayaran non tunai utamanya menggunakan kanal Quick Respond Code Indonesia Standard (QRIS) untuk transaksi perdagangan barang dan jasa serta pembayaran retribusi pasar, optimalisasi agent banking yang antara lain akan memudahkan masyarakat melakukan cash-in dan cash-out, serta mendorong para pedagang pasar tradisional untuk segera on-boarding ke dalam digital marketplace, yang akan membuka akses ke pasar online sebagai komplementer transaksi yang selama ini dilakukan secara offline.

"Dari total sekitar lima ratusan pedagang di pasar ini, sampai dengan saat ini tercatat sebanyak 243 pedagang yang telah menggunakan kanal pembayaran QRIS, dan 250 pedagang yang telah memanfaatkan sarana digital marketplace “Pasar.id” yang difasilitasi oleh BRI,"ungkapnya

Selain itu, pembayaran retribusi pasar oleh para pedagang juga tidak lagi dilakukan secara tunai karena saat ini telah diterapkan sistem “e-retribusi” yang difasilitasi oleh BJB. Di sisi lain, kehadiran dan optimasiliasi agent banking di pasar ini juga semakin memudahkan para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jasa perbankan.

Herawanto menegaskan, secara ringkas pola transformasi digital seperti yang dilaksanakan di Pasar Atas Baru Cimahi jelas akan memberikan berbagai manfaat, baik bagi masyarakat, perbankan maupun pemerintah. 

Pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan jelas akan meningkatkan volume transaksi karena memiliki berbagai keunggulan, mulai dari kemudahan, kenyamanan, kecepatan dan keamanan saat bertransaksi, baik sebagai produsen, pedagang maupun sebagai konsumen.

Selain itu, proses pemasaran online yang bersifat borderless membuka akses pasar yang lebih luas bagi pedagang. Pembayaran digital atau non tunai oleh pedagang memberikan manfaat, antara lain aktivitas usaha yang tercatat dengan baik, yang dapat menjadi data/informasi pendukung yang diperlukan pihak perbankan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit modal kerja. 

"Dengan terkelolanya data transaksi tersebut secara digital diharapkan mekanisme pemberian bantuan permodalan dari bank kepada pedagang di pasar ini dapat diproses secara seamless dan end-to-end," ungkapnya.

Sementara dari  e-retribusi diharapkan akan semakin memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi transaksi keuangan pemerintah serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Lebih lanjut, jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, digitalisasi akan mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan kesempatan kerja dan berusaha.

Herawanto menambahkan pencanangan Pasar S.I.A.P QRIS pada Pasar Atas Baru Cimahi ini merupakan langkah awal implementasi program kolaborasi percepatan dan perluasan digitalisasi pada ekosistem pasar. 

"Ke depan akan dilakukan pengembangan baik di pasar tradisional maupun di pasar modern di Jawa Barat. Dalam waktu dekat akan segera berlanjut implementasi program digitalisasi Pasar Wanayasa di Purwakarta," ujarnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi langkah BI yang telah mendorong akselerasi visi misi Jawa Barat dengan adanya kolaborasi, inovasi dan digitalisasi. 

"Program ini, pertama kali kolaborasi antara perbankan dengan pasar tradisional dan juga dengan pemerintah," ungkapnya.

Menurut Uu, sebelumnya  transaksi di pasar menggunakan uang secara tunai tapi sekarang dengan menerapkan digitalisasi. Hal ini memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi pedagang. Langkah ini pun menjadi salah satu daya dorong untuk suksesnya program Jabar Juara Lahir dan Batin. 

"Dengan adanya program ini, kami berharap, para pedagang pasar uangnya semakin banyak. Pasar juga akan semakin ramai pembeli karenamerasa  nyaman,"katanya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat  sedang mendorong lahirnya pasar bertaraf nasional dengan SNI dengan 45 kriteria dilihat dari kebersihan, tata letak dan yang lainnya.

"Sehingga pasar tradisional yang identik dengan kumuh,  bau, identik dan berdesakan. Maka, akan terantisipasi sehingga sekalipun lahir pasar modern yang sampai ke pedesaan dan kelurahan tetap masyarakat akan berpihak, akan simpati dan akan datang ke pasar tradisional," jelasnya.

Meskipun demikian, lanjut Uu, bukan berarti pemerintah anti pasar modern. Tetapi Pemprov Jabar bertanggung jawab terhadap perkembangan pasar. Sebab, pasar berkontribusi langsung terhadap pendapatan asli daerah bagi pemerintah.

"Maka kami harus berinovasi supaya masyarakat berkunjung ke pasar tradisional. Karena pasar tradisional sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ucapnya.