Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Sorotan Tajam ICW Langsung Menyasar KPK: Tidak Terlihat Adanya Target yang Jelas dan Terukur...

        Sorotan Tajam ICW Langsung Menyasar KPK: Tidak Terlihat Adanya Target yang Jelas dan Terukur... Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyoroti pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

        Menurut dia, pemberantasan korupsi pada dua tahun terakhir makin lemah di bawah Ketua KPK Firli Bahuri.

        "Dalam penindakan pemberantasan korupsi bukan tidak dilakukan, melainkan pelaksanaannya masih biasa-biasa saja," ujar Kurnia kepada GenPI.co dari Jakarta, Rabu (29/12).

        Kurnia mengungkapkan gerakan KPK dalam memberantas korupsi terlihat tidak jelas melalui kontroversi dari para petingginya.

        Baca Juga: "Diam Tak Bergerak, Bergerak Tak Terlacak", Hadeh... KPK Akui Tidak Tahu Keberadaan Harun Masiku

        Selain itu, gebrakan dalam KPK sejauh ini tidak terlihat mengesankan, bahkan cenderung melemah.

        "Praktis tidak terlihat adanya target yang jelas dan terukur, bahkan intervensi ke area prioritas juga minim dilakukan," jelasnya.

        Sementara itu, Kurnia berpendapat bahwa penegakan hukum di KPK mulai terlihat adanya kepentingan lain.

        Sebab, Undang-Undang (UU) untuk memperkuat KPK tidak segera terlaksana.

        "Paket legislasi untuk menyokong penegak hukum juga tidak kunjung diundangkan, seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan harmonisasi UU Tipikor dengan ketentuan UNCAC," ungkapnya.

        Baca Juga: Nama Petinggi KPK Mulai "Dinyanyikan" di Pengadilan, ICW: Menyembunyikannya, Adalah Hal yang Salah!

        Dengan demikian, Kurnia merasa negara akan terus rugi oleh ulah dari koruptor yang makin merajalela.

        Menurutnya, akibat dari hal itu pemulihan kerugian keuangan negara akan makin sulit terlaksana.

        Ketiadaan orientasi politik hukum anti-korupsi yang konkret tentu menjadi penghambat agenda pemberantasan korupsi ke depan.

        Baca Juga: Menterinya Jokowi Puji Firli Bahuri, Tanggapan ICW: Bukti Literasi Pejabat di Indonesia Masih Rendah

        "Dengan kata lain, narasi penguatan yang kerap disampaikan oleh Pemerintah Jokowi dan DPR selama ini hanya ilusi semata," pungkasnya. (*)

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: