Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Omongannya Sudah Melecehkan, Relawan Ninja Dukung Edy Mulyadi Digarap Mabes Polri

        Omongannya Sudah Melecehkan, Relawan Ninja Dukung Edy Mulyadi Digarap Mabes Polri Kredit Foto: Instagram
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya (Ninja) C. Suhadi, ikut merespons pernyataan kontroversial Edy Mulyadi terkait lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan.

        Mennurutnya, apa yang dilakukan oleh Edy Mulyadi sudah masuk ke dalam pasal 4 huruf b, angka 1,2 dan 3 uu Penghapusan Diskriminasi dan Ras.

        Baca Juga: Mandau Terbang Sudah Disebut, Kasus Edy Mulyadi Soal "Kalimantan" Masuk Babak Baru!

        "Karena jelas kata-katanya itu sudah melecehkan masyarakat Kaltim, padahal menurut UU ini, (pasal 9) kita sesama anak bangsa harus saling menghomati hak hak warga lain tidak boleh membedakan, harus saling menjaga persatuan dan kesatuan." katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/1/2022).

        Baca Juga: Wajar Aja Warga Kalimantan Murka, Omongan Edy Mulyadi Sudah Menghina!

        Sambungnya, "Dan yang dilakukan oleh Edy sudah masuk ke dalam ranah hukum dan saksi pindananya diatur dalam pasal 17 uu No. 40 tahun 2008, dengan ancaman 5 tahun dan denda Rp500 juta rupiah. Sehingga harus segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ujarnya." tambahnya

        Lebih lanjut, ia mengatakan ancaman atas aksi Edy tersebut diatas 4 tahun, "Maka yang bersangkutan langsung dapat ditahan," tambahnya lagi.

        "Apalagi warga di Kalimantan Timur itu reaksinya sudah sangat luar biasa, sehingga rencana Mabes Polri mau mengambil alih kasus ini, itu tepat. Karena kenapa? Saat kejadian Edy Mulyadi berposisi ada di wilayah Wilayah antara Jakarta dan Tanggerang, dan hukum pidana mengenal Tempo dan Locus ( tempat kejadian perkara dan waktu kejadian ), seperti peristiwa pidananya di luar Kalimantan, jadi yang mempunyai daya jangkau kerja harus Mabes Polri," ujarnya lagi.

        Disamping itu, lanjut Suhadi, kalau pemeriksaan dilakukan di Kalimantan Timur, nanti juga akan terjadi persoalan-persoalan hukum lainnya seperti salah tempat.

        Suhadi menjelaskan orang-orang seperti itu perlu diberi pelajaran dan dipertanyakan karena kita tidak mau negara ini berkutat dengan persoalan-persoalan yang sama serta terus terjadi seperti tidak pernah berakhir berkaitan dengan fitnah, mengejek orang yang berperan paham ini tidak boleh terjadi. 

        "Sehingga menurut saya Edy Mulyadi harus diproses secara hukum walaupun sudah minta maaf, dan maaf kan hanya akan mengurang hukuman bukan menghapuskan pidana, sehingga dengan demikian tidak ada lagi selain persoalan ini harus segera ditangani, karena jika tidak jadi bahaya loch apalagi tadi saya sempat dengar juga kepala suku yang ada di sana akan mengadakan demo besar-besaran. Kalau ini sampai berlanjut tidak baik untuk bangsa dan negara yang butuh keamanan, ketentraman dan ketenangan," tegasnya.

        Sekedar informasi, Edy Mulyadi meminta maaf atas  ucapan yang menyebut Kalimantan sebagai  lokasi Jin membuang anak. Dia meminta maaf setelah omongannya itu dihujat sejumlah pihak. Video permintaan maaf itu ia unggah di akun youtube pribadinya pada Senin (24/1/2022) kemarin 

        “Saya menyampaikan bahwa buat saya minta maaf itu saya gak masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, tidak salah yah saya minta maaf,” ujarnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: