Pemindahan IKN Sudah Jadi Urgensi, Bappenas: Kurangi Beban Ekologis Pulau Jawa

Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo menyampaikan, salah satu urgensi pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur adalah mengurangi beban ekologis Pulau Jawa pada umumnya dan Jabodetabek pada khususnya.

Dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 secara virtual, Rabu (2/2), ia mengemukakan beberapa poin, antara lain: mendorong kebijakan reorientasi pembangunan menuju Indonesia-Sentris atau fokus pada spasial Kawasan Timur Indonesia dalam perspektif pemerataan pembangunan nasional.

Baca Juga: Soal IKN Baru, Kementerian PUPR Siap Meluncur Asal 3 Aspek Ini Sudah Ada

"Secara spasial Pulau Kalimantan tepat berada di tengah Indonesia Raya. Posisi ini berarti membangun kesetaraan akses bagi seluruh wilayah dari ribuan pulau-pulau di Indonesia," ujarnya.

Poin selanjutnya yang ia sampaikan ialah komitmen pemerintah menjaga Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia dengan menjamin posisi masyarakat adat dan pelestarian aneka ragam hayati termasuk perlindungan spesies orang utan.

Roudo juga mengatakan rencana pemindahan IKN ini telah dilakukan kajian, penelitian, hingga konsultasi publik yang cukup lama. "Ini sudah dimulai pada 2 hingga 3 tahun ke belakang," ujarnya.

Roudo menegaskan, beban ibu kota dari sisi daya dukung dan konsentrasi ekonomi memang sangat bertumbuh di DKI Jakarta, Jawa, dan Bali. Namun, dengan visi pemerintah pada 2045 ini, yaitu bagaimana dapat dilakukan sharing pembangunan dan ekonomi di mana hampir 50% hingga lebih dari 70% dilakukan di Jawa, Bali, dan Sumatera bisa terbagi manfaat atau bebannya untuk wilayah lain.

"Pemihakan dari daerah Timur ini belum cukup sukses sehingga ini salah satu upaya bagaimana lakukan transformasi ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah. Pemerataan dengan benar-benar bangun pusat pertumbuhan baru yang nyata," katanya.

Ia menuturkan, terdapat sejumlah kajian dan pilihan lokasi mulai dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur serta beberapa wilayah lainnya. Dengan beberapa kajian dan tentu juga konsultasi publik, dipilihlah Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN.

Menyinggung pemilihan lokasi, menurut Roudo, ini karena sektor logistik yang sudah sangat siap di provinsi ini. "Kami sangat terbiasa di sana dan kota pemerintahannya bukan di kota terbesar di sana. Logistik di Balikpapan dan kota pemerintahan di Samarinda. Dengan IKN baru di PPU dan Kukar (Kutai Kartanegara) tidak menjadi masalah karena dukungan logistik sudah sangat baik," ucapnya.

Sementara dari sisi kehidupan biotanya, ia menyebutkan salah satunya ada endemik tertentu sehingga kehidupan bisa bertahan jauh di Kalimantan Timur. Selain itu, masyarakat di Kaltim sudah terbiasa dengan akulturasi budaya dan penerimaan penduduk luar di mana di sana juga didominasi suku Jawa.

"Dari sisi sosial, infrastruktur, ekonomi, dan sebagainya, kami mempertimbangkan dengan pemikiran yang matang dan diputuskan oleh Bapak Presiden Jokowi, ini saatnya pindah ibu kota, dengan berbagai harapan yang tujuan bukan 2 tahun selesai RPJMN, tetapi visi tahun 2045," tuturnya.

Menurut Roudo, saat ini Indonesia tengah memiliki kekuatan bonus demografi sehingga banyak penduduk produktif. Oleh karena itu, apabila tidak mendorong hal tersebut dan hanya dikonsentrasikan di wilayah Sumatera dan Jawa serta tidak didorong transformasi ekonomi dan bonus demografi digunakan, visi tahun 2045 tidak akan terwujud. Menurut Roudo, keputusan tepat saat ini untuk pindah ibu kota di Kaltim. Meski, pihaknya mengakui banyak tantangan dan masukan ke sana.

"Pemindahan IKN ini upaya untuk mengatasi dampak pandemi di sektor ekonomi, di mana akan dilakukan transformasi ekonomi 6 klaster industri dan 2 klaster pendukung. Kalau ini bergerak bisa menambah multiplier effect sektor ekonomi lainnya dan bisa memulihkan dampak ekonomi," tutupnya.