Tunda IKN! Bukan Tunda Pemilu

Narasi tentang penundaan pemilu yang dilontarkan oleh 3 pimpinan partai kini makin memperlihatkan banyak hal.

Jika ditarik sejarah beberapa tahun ke belakang terkait berbagai program, kebijakan dan UU yang dibuat serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada rezim Pemerintahan Jokowi, kita dapat melihat peta ke mana arah dari wacana penundaan pemilu ini.

Baca Juga: Balas 'Perang Rusia-Ukraina Itu Persoalan Ego', Warganet: Bangun IKN Itu Ego, Pak Jokowi!

Sebelum wacana penundaan pemilu, Presiden bersama DPR bersepakat memindahkan dan membangun Ibu Kota baru dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara. Publik mengetahui pembangunan tersebut membutuhkan waktu setidaknya 4 tahun, padahal masa pemerintahan tersisa hanya dua tahun.

Logis sekali bila penundaan pemilu disampaikan setelah UU IKN disepakati di parlemen untuk memastikan Ibu Kota Negara selesai dan benar-benar pindah dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan.

Adalah mudah mengkaitkan hubungan pemindahan IKN dengan penundaan pemilu. Pemilu 2024 dapat dipastikan bukan Pak Jokowi sehingga ada ketakutan tersendiri bahwa pemindahan IKN dapat dibatalkan Pemerintahan terpilih di 2024.

Bila batal, pemilik proyek dan para vendor pembangunan IKN menjadi rugi dan rencana untung besarnya menjadi ambyar. Tentu saja bagi mereka pergantian kepemimpinan 2024 menjadi sebuah ancaman. Hal tersebutlah penjelasan motif kenapa penundaan pemilu adalah harga mati.

Pemilik proyek IKN berdasarkan kajian dari Tren ASIA lembaga pegiat lingkungan disebutkan dalam laporan berjudul "IKN untuk Siapa?" disebutkan bahwa dalam proyek IKN terdapat fakta-fakta soal persekongkolan para pihak yang saling bekerja sama. Di antaranya adalah Sukanto Tanoto sebagai pemegang konsensi terbesar tanah IKN yang memiliki hak konsesi seluas 161.127 hektare di Ring 1 di IKN.

Selain itu, ada Putra dari Setya Novanto yang merupakan pengusaha batu bara yang juga memiliki penguasaan tanah di IKN. Luhut Binsar Pandjaitan melalui perusahaannya ikut bisnis batu bara ada di Ring 3 IKN, tepatnya di Muara Jawa dengan total luas 6,000 hektare.

Investor China, yaitu Hongshi Holding Group, akan menguasai proyek semen. Hongshi merupakan kerja sama antara perusahaan China Hongshi Holding Group dengan PT Semen Imasco Asiatic Indonesia.

Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara sebenarnya tidak tepat dilakukan 2022-2024 karena pembiayaan proyek tersebut tidak tepat waktunya. Saat ini Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar, yaitu Rp6.900 triliun per Januari 2022, defisit APBN besar di atas 3% dan pendapatan negara yang turun.

Adalah sangat bijak bila tunda IKN karena bila keuangan negara akan runtuh. Apalagi, mengingat proyek pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara Baru tersebut tidak akan memberi manfaat bagi rakyat secara keseluruhan dan hanya menguntungkan segelintir orang saja.

Penyusunan naskah akademik tentang pembangunan Ibu Kota Negara Baru tidak disusun secara komprehensif dan partisipatif terutama dampak lingkungan dan daya dukung pembiayaan serta keadaan geologi dan situasi geostrategis di tengah pandemi.

Lokasi yang dipilih berpotensi menghapus pertanggungjawaban kerusakan yang disebabkan para pengelola tambang batu bara. Tercatat, ada sebanyak 73.584 hektare konsesi tambang batu bara di wilayah IKN yang harus dipertanggungjawabkan.

Adalah bijak bila elit memikirkan menunda IKN daripada menunda Pemliu 2024.