Big Data Luhut Terus Berlanjut, Kini Kena Sindiran Pengamat: Seharusnya...

Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga ikut merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebelumnya, Luhut Pandjaitan dan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengeklaim menyuarakan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan presiden RI. Apalagi, Luhut membeberkan big data yang menyatakan banyak responden menginginkan Pemilu 2024 ditunda.

Baca Juga: Klaim Punya Big Data Permintaan Penundaan Pemilu 2024, PDIP Wanti-Wanti Luhut Agar Segera...

Merespons hal itu, Jamiluddin Ritonga menilai, big data yang dibeberkan Luhut Pandjaitan tidak independen dan sarat akan kepentingan politik. Menurut akademisi dari Universitas Esa Unggul itu, sebagai pejabat eksekutif, Luhut Pandjaitan tak seharusnya ikut-ikutan menyuarakan hal itu.

"Dia (Luhut, red) seharusnya hanya menjalankan tugas dan fungsinya. Tak perlu menjadi juru bicara," jelas Jamiluddin Ritonga belum lama ini, melansir GenPI.co, Selasa (15/3).

Jamiluddin Ritonga menyebut, banyaknya pejabat eksekutif yang menyuarakan soal pemilu dengan sendirinya membuat perpolitikan di Tanah Air makin gaduh. "Hal itu justru akan berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di Tanah Air," ungkap Jamiluddin Ritonga.

Selain itu, Jamiluddin Ritonga menduga pernyataan itu menguatkan adanya spekulasi keterlibatan istana dalam penundaan Pemilu 2024.

"Spekulasi tersebut seharusnya diklarifikasi oleh Pak Luhut agar kecurigaan masyarakat terhadap istana dapat diminimalkan," kata Jamiluddin Ritonga.