Luhut Ogah Buka Klaim Big Data, Cuitan Fadli Zon Menggelegar: Jangan Halalkan Segala Cara untuk…

Polemik akibat wacana yang dimunculkan para elit partai politik soal Pemilu 2024 diundur menjadi perbincangan hangat di ruang publik beberapa waktu terakhir ini.

Bagaimana tidak, regulasi mengenai ketentuan penyelenggaraan pemilu yang sudah diatur bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tanggal pelaksanaannya harus dibenturkan oleh suara wacana ini.

Setelah trio ketum Parpol (Imin, Airlangga, Zulhas) mewacanakan penundaan pemilu lewat omongan langsung dan jelas, kini Luhut Binsar Pandjaitan juga pasang badan.

Luhut ikut “bernyanyi” soal penundaan pemilu dengan berdalih ada big data yang menunjukkan bahwa banyak pendukung penundaan pemilu serta siapa saja basis dukungan partainya .

Yang jadi masalah adalah ketika klaim luhut menyebut jelas angka jumlah pendukung berbasis partai mulai menyeret banyak pihak.

Baca Juga: Jokowi Bikin Ritual di IKN, Rocky Gerung Singgung Mobil Esemka: Itu 300 Tahun yang Lalu, Lupain Aja!

Desakan untuk buka data dari Big Data yang luhut klaim tersebut pun menyeruak. Sayangnya Luhut enggan membuka data tersebut, paling tidak juru bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan demikain.

"Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal," ujar Jodi dilansir dari laman Tempo.co, Selasa, 15 Maret 2022.

Menanggapi tak bisanya data big data yang luhut klaim ini untuk dibuka, politisi partai Gerindra Fadli Zon bertanya-tanya mengapa Luhut yang terang-terangan menyebut ke khalayak ramai soal tunda pemilu ini justru tidak bisa menampilkannya ke publik.

“Kenapa data big datanya tak bisa dibuka ke publik?,” cuit Fadli dalam akun Twitter pribadi sebagaimana dikutip di Jakarta, Selasa (15/3/22).

Menurut Fadli Luhut harus bertanggungjawab atas apa yang sudah dia lontarkan sebelumnya terkait klaim 110 juta warganet yang mendukung penundaan pemilu.

Baca Juga: Logo Halal Baru Versi Kemenag Picu Polemik, Respons Ustaz Adi Hidayat Menggelegar: Ini Masalah...

Fadli pun memberikan kalimat penutup cuitan yang cukup menohok dengan mengingatkan agar jangan menghalalkan segala cara demi merusak konstitusi.

“Harus ada pertanggungjawaban kpd masyarakat atas klaim 110 juta itu. Jangan halalkan segala cara untuk melawan konstitusi,” tambah Fadli.