Wacana Kenaikan Pertalite, PKS: Indonesia Makin Liberal

Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menilai arah kebijakan negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin liberal. Hal ini terkait  dengan wacana kenaikan BBM jenis Pertalite yang semakin memicu perdebatan.

Mulyanto menilai secara perlahan tapi pasti harga barang diserahkan pada mekanisme pasar. Dalam penetapan harga BBM ini pemerintah sangat pragmatis.

Baca Juga: Ada yang Bilang Begini: "Pertalite Bakal Naik, LPG Bakal Naik, Ini Contoh Pemimpin Peduli Rakyat"

Setelah Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, kini Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang mewacanakan kenaikan harga Pertalite.

"Pemerintah harusnya mengkaji dengan cermat, seksama dan komperehensif. Bukan hanya dari aspek keekonomian belaka namun juga kondisi sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat," tegas Mulyanto, dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: Harga Pertamax Naik, BIN Minta Masyarakat Mampu Tak Beli Pertalite

"Kalau ini terjadi masyarakat bisa kolaps. Berarti negara tidak hadir. Ini adalah gaya ekonomi liberalis. Bukan ekonomi Pancasila yang memihak wong cilik," imbuhnya.

Mulyanto mengingatkan bahwa saat ini masyarakat dalam kondisi yang sangat berat. Pandemi Covid-19 belum berakhir, ekonomi masyarakat belum pulih, daya beli mereka masih rendah, barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, daging sapi, kedelai, dan lainnya tengah tinggi.

Sementara itu, Pertalite adalah BBM yang sekitar 78 persen digunakan masyarakat secara luas. Maka dapat diperkirakan kenaikan harga Pertalite akan diikuti dengan kenaikan harga transportasi dan kenaikan barang-barang lainnya yang memicu inflasi.

"Pemerintah kan hadir sebagai shock breaker (peredam) berbagai kejutan ekonomi-politik dari luar negeri maupun dalam negeri, agar kondisi masyarakat aman dan stabil. Tidak boleh semua market shock tersebut langsung dilepas dan dialirkan ke masyarakat, dengan menaikkan harga-harga barang pokok masyarakat secara semena-mena," tegas Mulyanto.

Baca Juga: Waduh! Pemerintah Beri Sinyal Kenaikan Pertalite, Pengamat: Akan Mengurangi Daya Beli Masyarakat

"Sementara para pengusaha oligarki menikmati durian runtuh dari ekspor, karena harga CPO, batubara, tembaga, nikel dll. Bahkan hitungan kasarnya, penerimaan negara dari ekspor komoditas ini jauh melebihi defisit transaksi berjalan dari sektor migas Indonesia, sebagai negara net importer migas," terang politisi PKS tersebut. 

"BBM jenis Pertalite ini kan baru saja semingguan diumumkan sebagai JBKP (jenis BBM khusus penugasan). Artinya, Pertamina ditugaskan negara untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis ini sesuai dengan harga, kuota dan wilayah penugasan yang ditetapkan. Selisih antara harga keekonomian dengan harga jualnya akan diganti oleh Pemerintah dengan mekanisme dana kompensasi," jelasnya. 

Baca Juga: Bantah Luhut, Pertamina Tegaskan Pertalite Tidak Alami Penyesuaian Harga

Karena itu, kata Mulyanto, PKS menolak wacana yang memberatkan rakyat kecil seperti ini. Negara harus hadir menyeimbangkan harga-harga barang dengan kemampuan keuangan negara dari pendapatan dalam negeri dan luar negeri yang memihak rakyat kecil.  

"Masak kita kalah dengan negara tetangga Malaysia, yang harga BBMnya lebih murah dan memihak rakyat kecil mereka. Kenapa juga kita masih melindungi oligarki dengan tidak menaikan pajak ekspor komoditas yang sedang booming secara progresif sesuai harga internasional?" tukasnya.