Arahan Jokowi ke Menteri Agar Tak Bicara Penundaan Pemilu Tak Tegas, Refly Harun Jadi Geregetan

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun geregetan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menteri.

Refly menilai arahan Presiden Jokowi yang melarang para menteri untuk berbicara soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden kurang tegas.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melarang para menterinya berbicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga: Jokowi Tidak Menyisakan Apa-apa Kecuali Utang Menumpuk, Faisal Basri: Pak Jokowi Cukup Sampai 2024

Presiden Jokowi meminta para menteri untuk lebih sensitif dengan kesulitan rakyat serta memiliki empati.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna yang diikuti para menteri, Rabu (5/4).

Menurut Refly, Jokowi hanya menyebutkan “penundaan” dan “perpanjangan” tanpa menjelaskan maksud dari kata itu.

“Tidak jelas maksud dari penundaan dan perpanjangan itu apa,” ujarnya dalam kanal YouTube Refly Harun, Kamis (7/4).

Refly juga menilai Presiden Jokowi juga tak secara tegas menolak gagasan periodesasi masa jabatan presiden tiga periode.

“Kalau saya nilai, itu bukan pernyataan yang tegas. Kita juga tahu bahwa partai pendukung menganggapnya itu pernyataan tegas,” ungkapnya.

Advokat itu menyarankan agar Presiden Jokowi menyampaikan secara tegas bahwa sang kepala negara menolak penundaan Pemilu 2024.

“Seharusnya presiden bilang ‘Sudah, tak usah lagi ngomong penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Pemilu tetap 2024 dan masa jabatan berakhir Oktober 2024. Saya tidak tertarik perpanjang masa jabatan’,” paparnya.