Soal Kenaikan Tingkat Inflasi, DPR: Waktu Tepat untuk Memperkuat Perlindungan Sosial!

Anggota Komisi IX DPR RI Heri Gunawan menanggapi perkiraan tingkat inflasi Indonesia pada 2022 diperkirakan meningkat di atas 5-6%. 

Bedasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi per April 2022 telah mencapai 3,47% secara tahunan. Secara bulanan inflasi mengalami kenaikan 0,95%. Berkaca pada hal itu dia mengatakan saat ini waktu yang tepat untuk memperkuat program perlindungan sosial. 

Baca Juga: DPR Desak Kedutaan Singapura Berikan Klarifikasi Tentang Deportasi UAS

“Kami DPR RI dan pemerintah telah sepakat menetapkan inflasi 2022 pada rentang 2-4%. Jika angka inflasi melebihi yang ditetapkan, maka perlu penguatan daya beli masyarakat dan menjamin ketersediaan barang. Adapun jika kedua hal tersebut tidak dilakukan, bisa saja naiknya inflasi akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian,” jelas laki-laki disapa Hergun dengan Wartawan, di DPR RI, Rabu (18/5).

Menurut dia, kenaikan inflasi sebenarnya menunjukkan daya beli masyarakat sudah pulih setelah dua tahun melemah akibat pandemi COVID-19. Dia mengatakan, peningkatan daya beli juga membuktikan bahwa upaya pemulihan ekonomi nasional telah mencapai hasil yang baik.

"Inflasi menyebabkan harga melonjak, menurunkan daya beli masyarakat, menaikkan suku bunga, dan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah harus segera menyiapkan langkah-langkah bantuan untuk meminimalkan dampak inflasi. Prioritasnya harus menyelamatkan orang dari jatuh ke dalam kemiskinan," kata Hergun. 

Misalnya, AS dengan trade share 12,40% mengalami inflasi 8,3% (YoY/YoY) atau tahunan pada April 2022. Uni Eropa dengan trade share 11,46% mengalami tingkat inflasi sebesar 7,5% (year-on-year) pada Maret 2022.

China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan pangsa perdagangan 20,24%, dan inflasi April 2022 sebesar 2,1% (year-on-year), tertinggi sejak November 2021.

“Tidak hanya itu, IMF juga telah menurunkan perkiraan pertumbuhan global 2022 dari 4,4% menjadi 3,6%, dengan inflasi diperkirakan akan meningkat dari 3,9% menjadi 5,7% pada kelompok maju dan 5,9% pada kelompok maju. negara menjadi 8,7%,” jelasnya. 

Baca Juga: Jadi Tonggak Pemulihan Ekonomi Global, Kominfo Bahas Rancangan Paket Bali di 2nd Meeting DEWG G20

Adapun anggota parlemen di daerah pemilihan Jawa Barat IV itu melanjutkan, dalam realitas situasi di atas, tinggal menunggu waktu saja sebelum kenaikan inflasi ditransmisikan dari negara mitra dagang ke Indonesia.

Misalnya, Amerika Serikat dengan share perdagangan sebesar 12,40 persen, mengalami inflasi sebesar 8,3% (year-on-year/yoy) atau secara tahunan pada April 2022. Uni Eropa dengan share perdagangan sebesar 11,46 persen, mengalami inflasi sebesar 7,5% (yoy) pada Maret 2022. 

China yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan share perdagangan sebesar 20,24 persen, telah mencatatkan inflasi sebesar 2,1% (yoy) pada April 2022 yang merupakan level tertinggi sejak November 2021.

Baca Juga: Sebut Singapura Harus Minta Maaf Soal UAS, DPR: Jangan Ada Kesan Orang Indonesia Disepelekan!

“Tidak hanya itu, IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2022 dari 4,4% menjadi 3,6 persen, dengan inflasi yang diperkirakan meningkat dari 3,9% menjadi 5,7% untuk kelompok negara maju, dan dari 5,9% menjadi 8,7% untuk kelompok negara berkembang,” urainya. 

Legislator dapil Jabar IV ini melanjutkan, dengan realitas kondisi di atas, maka transmisi kenaikan inflasi dari negara-negara mitra dagang ke Indonesia tinggal menunggu waktu saja.

Di sinilah prediksi angka inflasi di Indonesia dapat mencapai 5-6% pada 2022. Rakyat kecil harus diselamatkan dari dampak kenaikan harga dengan memperkuat program perlindungan sosial (Perlinsos). 

Hergun mengatakan ada dua manfaat yang ditunjukkan dari Perlinsos, yaitu memperkuat daya beli masyarakat dan negara hadir di tengah rakyat menghadapi tantangan inflasi.

“Perlu diwaspadai, namun tidak perlu panik berlebihan. Angka inflasi 5-6% sejatinya masih moderat. Hal tersebut lantaran masih stabilnya harga pangan dan nilai tukar rupiah yang didukung masih kuatnya cadangan devisa hasil dari surplus perdagangan selama 23 bulan berturut-turut,” jelas dia.

Hergun pun menambahkan solusi yang tidak kalah penting yaitu meningkatkan investasi. Hal tersebut untuk menanggulangi potensi terjadinya PHK dan meningkatnya pengangguran sebagai salah satu dampak inflasi. 

“Peningkatan investasi akan berdampak positif terhadap pemulihan ekonomi serta pengurangan angka penggangguran,” imbuhnya.

Baca Juga: Tok! DPR Ketok Palu Tiadakan Pengadaan Gorden Rp43,5 Miliar

Menurut data per Februari 2022 angka pengangguran mencapai 8,40 juta orang. Karena itu, Hergun yang juga Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi sebagaimana yang diamanatkan UU Cipta Kerja.