Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Jokowi 'Ngeluh' Soal Subsidi Energi, Mulyanto PKS Tegas: Pemerintah Harus Menyadari Turbulensi Ekonomi

        Jokowi 'Ngeluh' Soal Subsidi Energi, Mulyanto PKS Tegas: Pemerintah Harus Menyadari Turbulensi Ekonomi Kredit Foto: Instagram/Mulyanto
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakerna) PDIP beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal lonjakan subsidi energi yang mencapai angka 500 Triliiyun.

        Jokowi bahkan menyebut dengan angka sebesar itu bisa untuk keperluan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

        “Tetapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini tu bukan besar, besar sekali. Bisa dipakai untuk membangun ibu kota, satu. Karena angkanya sudah Rp 502 triliun. Ini semua yang kita harus ngerti,” kata Jokowi dikutip dari laman republika.co.id, Rabu (22/6/22).

        Menanggapi “keluhan” Jokowi ini, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto amgkat suara. Menurut Mulyanto, pemerintah perlu serius dalam efisiensi pengelolaan energi.

        “Yang perlu dilakukan pemerintah sekarang adalah serius melaksanakan efisiensi pengelolaan energi nasional,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis yang redaksi wartaekonomi.co.id terima, dikutip Rabu (22/6/22).

        Baca Juga: Ada-ada Saja Omongan Netizen Soal Puan Maharani Ngevlog saat Jokowi Menghadap Megawati: Itu Anaknya Siapa?

        Tentu bukannya tanpa alasan sosok yang kerap disapa Pak Mul mengatakan demikian.

        Menurutnya, saat ini kondisi belum bisa dikatakan normal sehingga perlu dilakukan aksi nyata oleh Pemerintah dan Jajaran Birokrasi.

        “Sekarang ini bukan kondisi normal, sehingga Pemerintah dan jajaran birokrasi dari pusat sampai daerah harus menyadari turbulensi ekonomi di tahun politik ini," terang Mulyanto.

        Situasi pandemi yang belum usai dan lonjakan harga energi global juga disinggung oleh Mulyanto. Dengan situasi demikian, pemerintah dianggap perlu untuk pintar-pintar mengatur sisi pengeluaran dan penerimaan.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: