Singgung Janji Luhut Soal Minyak Goreng, Mulyanto PKS Sebut Kebijakan Mendesak Ini Perlu Dilaksanakan Segera

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto.

Mulyanto menyoroti Luhut terkait janji memperbaiki tata kelola minyak goreng (migor) yang sebelumnya pernah diutarakan.

Mulyanto melihat dari berbagai janji yang pernah disebutkan Luhut belum ada satupun yang terealisasi hingga kini.

Saat mendapat penugasan dari Presiden Jokowi terkait penataan migor, Luhut sesumbar akan membereskan industri migor ini dengan cepat.

“Namun nyatanya, sampai hari ini belum terlihat dari janji-janji itu ada yang ditepati. Jadi jangan heran kalau publik menilai Luhut ‘masuk angin’, atau takut dengan mafia migor, atau paling tidak cuma bikin PHP masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Kamis (30/6/22).

Mulyanto juga menyinggung kebijakan mendesak yang harus segera dilakukan terkait masalah inyak goreng ini.

Baca Juga: Jokowi Bicara Soal Melonjaknya Subsidi Energi, Mulyanto PKS Singgung Pembangunan IKN: Tunda Saja!

Kaebijakan tersebut adalah menyediakan banyak stock migor curah yang harganya disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan migor curah secara cukup dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi).Soal ini yang terkesan lambat dilakukan pemerintah,” lanjutnya.

Yang muncul lanjut Mylyanto justru adalah kejanggalan. Di satu sisi stok CPO dalam negeri berlimpah, bahkan harga TBS sawit rakyat anjlok mendekati Rp 500 per kilogram.

Namun di sisi lain, tutur Mulyanto, kelangkaan migor curah masih terjadi dan harga migor curah masih jauh di atas HET.

“Berarti ada yang salah di tingkat produsen migor curah,” ungkap Anggota Baleg DPR RI ini.

“Padahal, logika sederhananya, CPO yang berlimpah di pabrik tersebut seharusnya dapat diolah menjadi migor curah. Kemudian migor curah tersebut didistribusikan untuk membanjiri pasar melalui agen resmi pemerintah, dengan harga sesuai HET,” terang Mulyanto.

Baca Juga: Hasil Survei: Mayoritas Warga Menolak LGBT Menjadi Tetangga, Guru Sekolah Negeri, dan Pejabat Publik

Sekarang ini, tukas Mulyanto, CPO tersebut terkesan dianggurkan atau tidak dimaksimalkan untuk produksi migor curah.

“Jadi wajar kalau ketersediaan migor curah tetap langka dan harganya masih jauh di atas HET. Pemerintah harus mengurai soal ini.Janji Luhut akan membereskannya. Namun mana?” tegas Mulyanto.