Tak Masuk 3 Besar Elektabilitas Tertinggi, Riset LKP: Moeldoko Layak Jadi Capres 2024

Berdasarkan hasil riset Lembaga Klimatologi Politik (LKP), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dinilai layak menjadi kandidat presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Moeldoko dinilai layak secara kualitatif karena memiliki hampir semua kriteria yang dibutuhkan bangsa Indonesia.

"Mantan panglima TNI itu secara kualitatif layak menjadi presiden," ujar Direktur Eksekutif LKP Usman Rachman dalam rilis yang diterima, Minggu (17/7).

Baca Juga: Terkait Kasus Polisi Tembak Polisi, Moeldoko Ikut Merespons: Ya Itu Special Case

LKP melakukan riset kualitatif secara periodik setiap empat bulan sekali dengan menetapkan 13 indikator sebagai acuan kelayakan apakah seorang tokoh layak menjadi Presiden RI 2024-2029 atau tidak. Di antaranya latar belakang keluarga, prestasi belajar (pendidikan), pangkat kedinasan yang dicapai, aktivitas keorganisasian, jumlah penghargaan yang dicapai, tanggung jawab kerja, pemahaman empiris tugas, gagasan-gagasan besar, kontroversi.

"Dari 13 indikator tersebut, Moeldoko mencapai nilai tertinggi dalam sembilan indikator. Unggul dari semua tokoh yang namanya selalu mewarnai survei kuantitatif," katanya.

Selain itu, Moeldoko disebut sebagai salah satu tokoh yang komitmen kebangsaannya sangat konsisten. Mulai dari isu-isu integritas teritorial, ancaman terorisme, radikalisme, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), toleransi beragama, hingga masalah character building bangsa.

Moeldoko dinilai memiliki solusi yang di mata para pengamat selalu mengedepankan kepentingan nasional. "Sebagai mantan panglima TNI, komitmen kebangsaan Moeldoko sudah tidak diragukan lagi. Dia tidak pernah berpikir dan bertindak sektarian," katanya.

Usman lebih lanjut mengatakan bahwa Moeldoko dalam kapasitasnya sebagai KSP selalu hadir dengan gagasan yang solutif atas berbagai isu nasional yang menjadi keprihatinan publik luas, mulai dari persoalan minyak goreng hingga masalah lapangan kerja.

"Dengan kata lain, Moeldoko sangat responsif terhadap isu-isu nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak," katanya.

Baca Juga: Jokowi Batalkan Pencabutan Izin Ponpes Shiddiqiyyah, Moeldoko: Tak Ada Motif Politik

Menurut Usman, tokoh yang masuk papan atas rating survei kuantitatif bukan berarti secara kualitatif memenuhi kriteria sebagai pemimpin nasional. Banyak tokoh memperoleh tingkat elektabilitas yang signifikan di papan survei karena kemampuannya memanfaatkan media sosial.

"Jadi, tidak ada salahnya selain menyandarkan pada riset kuantitatif (hasil survei), penentuan kandidat presiden juga mempertimbangkan aspek-aspek kualitatif," ucapnya.

LKP melakukan riset kualitatif pada 1-30 Juni 2022. LKP memusatkan kajiannya pada rekam jejak dan dokumen narasi yang disampaikan Moeldoko melalui media cetak maupun online.

Sementara, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kajian dokumentasi dan observasi. Pengolahan data rekam jejak dilakukan dengan perbandingan indikator-indikator acuan kelayakan calon presiden yang ditemukan secara empiris.