Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Surya Paloh Sebut Pemilu Tak Perlu Digelar, Mardani PKS Kontra: Jika Ada Catatan, Kita Perbaiki Catatannya

        Surya Paloh Sebut Pemilu Tak Perlu Digelar, Mardani PKS Kontra: Jika Ada Catatan, Kita Perbaiki Catatannya Kredit Foto: Twitter/Mardani Ali Sera
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berpendapat bahwa pemilihan umum (pemilu) memiliki potensi yang besar untuk memecah belah bangsa. Ia pun menyebut pemilu lebih baik tak digelar apabila hanya menimbulkan perpecahan.

        Menanggapi pendapat Paloh tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera punya pandangan lain soal pemilu ini. Mardani menyebut jika pemilu merupakan hak rakyat, sehingga harus tetap dilaksanakan.

        Baca Juga: PKS Sadar Akan "Keberkahan" Habib Rizieq, Tanda Bakal Digandeng Menuju Pemilu 2024?

        Ia menyebut jika memang terdapat permasalahan pada proses penyelenggaraan pemilu tersebut dapat diperbaiki dikemudian hari.

        "Pemilu hak rakyat. Jika ada catatan, kita perbaiki catatannya," ucapnya dilansir fajar.co.id, Rabu (27/7/2022).

        Baca Juga: Wacana Kampanye Pemilu 2024 di Kampus Boleh Dilakukan, Asal…

        "Jadi kita ikut konstitusi untuk tunaikan hak rakyat dengan melaksanakan pemilu sekaligus kita perbaiki kualitas pemilunya," sambungnya.

        Ia pun menyebut jika sebaiknya pemilu menghadirkan lebih dari dua pasang calon, sehingga banyak gagasan yang muncul.

        "Dan jika ada lebih dari dua pasang, biasanya ada kontestasi karya dan gagasan," pungkasnya.

        Sebelumnya, Surya Paloh menyampaikan orasi ilmiah saat penganugerahan gelar kehormatan doktor honoris causa (HC) dari Universitas Brawijaya. Dalam orasinya, Paloh memandang lebih baik pemilihan umum (pemilu) tak digelar apabila berujung pada perpecahan bangsa.

        Baca Juga: Anak Buah Surya Paloh Blak-blakan: Nasdem Mesra dengan Semua Partai!

        Paloh mulanya berbicara soal praktik politik identitas yang baik dan yang buruk. Paloh mendukung praktik politik identitas yang baik dengan memunculkan kekhasan identitas dari suatu kelompok politik.

        "Politik identitas yang buruk atau yang tidak baik adalah kebalikan dari yang baik tadi. Mereka bersikap eksklusif dan tidak mau mengenal yang lain. Yang menjadi masalah adalah politik identitas yang buruk. Dia bukan hanya buruk tapi juga merusak," ujarnya.

        Baca Juga: Bangga dengan Mas Anies, Mardani PKS Tak Bingung seperti Hasto PDIP: Itu Prestasi yang Luar Biasa Sekali!

        Paloh mengatakan praktik politik identitas yang buruk dalam mengejar kemenangan pemilu pada akhirnya akan mempertaruhkan persatuan bangsa. Berdasarkan argumentasinya itu, Paloh lantas memandang lebih baik tak perlu ada pemilu kalau berujung pada perpecahan bangsa.

        "Terlalu pendek akal kita, terlalu tinggi nafsu kita, jika untuk memenangkan pemilu, kita harus mempertaruhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi saya pribadi, lebih baik tidak perlu ada pemilu kalau memang konsekuensi pemilu itu berujung pada perpecahan bangsa," katanya. 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ayu Almas

        Bagikan Artikel: